ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PERLAKUANNYA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan barang milik negara dan perlakuannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari observasi, arsip, dan wawancara terhadap informan kunci dan data sekunder yang bersumber dari data mengenai pengelolaan barang milik negara serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan barang milik negara di kabupaten Jember yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember sudah sesuai dengan berdasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan. Tahap-tahap perlakuan akuntansi pada pengelolaan barang milik negara telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007. Pengendalian internal terhadap sistem pengelolaan barang milik negara yang terdiri dari : a) Struktur Organisasi sudah cukup memadai dan sesuai dengan tugas masing-masing yang telah ditetapkan. b) Sistem Otorisasi (Wewenang) dan Prosedur Pencatatan sudah cukup memadai dan telah dilakukan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan. c) Praktik yang Sehat masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan sumber daya manusia yang ada. Perlu dilakukan penilaian kembali terhadap aset yang tidak diketahui nilainya dengan melibatkan Tim Penilaian, sehingga dapat digunakan untuk menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) barang milik negara yang baru. Pengelolaan barang secara fisik perlu diperbaiki dan dilakukan pemantauan bila diperlukan. Selain itu, sistem penatausahaan barang milik negara juga perlu diperbaiki dengan cara peningkatan disiplin karyawan, ketelitian, dan pengawasan internal dengan tujuan pembinaan dalam kegiatan pengelolaan barang milik negara.