KEWENANGAN OT ORITAS JASA KE UANGAN DALAM SISTEM PEN GAWASAN PERBAN KAN DI INDONESIA

Abstract

RINGKASAN Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan tugas pengawasan bank ya ng beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 masih mencantumkan kewenangan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pada kewenangan yang beralih tersebut terdapat norma yang kabur akibat tumpang tindihn ya pengaturan kewenangan Otoritas Jasa keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Permasalahan ya ng akan diteliti dalam skripsi ini y aitu pertama makna dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bagi sistem pengawasan perbankan di Indonesia, kedua kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia, ketiga bentuk pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di I ndonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum ya kni untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus ya kni untuk menganalisa kew enangan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UndangUndang

Nomor

21

Tahun

2011

tentang

Otoritas

Jasa

keuangan. Tipe

penelitian

ya ng

digunakan

dalam

penulisan

skripsi

ini

adalah

yuridis

normatif,

ya kni penelitian

yang

difokuskan

untuk

mengkaji

kaidah-kaidah

atau

norma-norma

dalam

hukum

positif. Metode

pendekatan

masalah

ya ng

digunakan

dalam

skripsi

ini

ya itu

pendekatan p erundang-undangan

dan

pendekatan

konseptual.

Bahan huku m

ya ng

digunakan

terdiri

dari

bahan

hukum

primer,

sekunder

dan

tersier.

Analisis

bahan

hukum

ya ng

dipergunakan

adalah

deskriptif

normatif,

selanjutnya

ditarik

kesimpulan

dengan

menggunakan

metode

deduksi ya ng berpangkal

dari

hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian ya ng relevan yakni mencakup: Otoritas Jasa Keuangan ya ng terbagi atas seajarah terbentuknya toritas Jasa Keuangan dan tujuan dan maksud terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Pengertian Kewenangan, Bank Indonesia ya ng terbagi atas kewenangan Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanga n dan kewenangan Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kegiatan Perbankan, Pengawasan. Makna dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pertama , makna filosofis ya ng menjelaskan bahwa lahirnya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan mampu memberikaan dukungan bagi perkembangan perekonomian nasional; kedua , makna sosiologis ya kni Otoritas Jasa Keuangan bersinergi dengan Bank I ndonesia

dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia; dan ketiga , makna yur idis beralihnya kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang

diharapkan mampu menjadi pengawas ya ng baik. Kewenangan ya ng diperoleh Otoritas Jasa Keuangan adalah xiii http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diperoleh secara langsung berdasar amanat Undang-Undang. Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawa san perbankan di Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9 UndangUndang Nomor 21 T ahun 2011. Akan tetapi ada konflik norma antara pasal 4 ayat

(1)

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2004

yang

menerangkan

tentang

Bank

Indonesia

sebagai

Bank

Sentral,

salah

satunya

mengatur

dan

mengawasi

bank

dengan

Pasal

34

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2004

ya ng

melimpahkan

tugas

pengawasan

ke

Otoritas

Jasa

Keuangan.

Pertentangan

antara

Pasal

7

huruf

d

terkait

kewenangan

pemeriksaan

bank

oleh

Otoritas

Jasa

Keuangan

dan

Pasal

40

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

2011

Tentang

Otoritas

Jasa

Keuangan

ya ng

masih

memberikan

kewenangan

pemeriksaan

bank

kepada

Bank

Indonesia

dan

mengakibatkan

norma

kabur

serta

Pasal

8

huruf

d

tentang

kewenangan

membentuk

peraturan

pengawasan

di

sektor

jasa

keuangan

dan

pasal

39

UndangUndang

Nomor

21

Tahun

2011

tentang

membentuk

peraturan

pengawasan

di

bidang

perbankan

dilakukan

oleh

Otoritas

Jasa

Keuangan

dan

Bank

Indonesia

yang mengakibatkan kekosongan hukum. Bentuk pertanggungjawaban ya ng dimiliki Otoritas Jasa Keuangan adalah tanggung jawab mutlak sebagaimana tanggung jawab tersebut secara eksplisit tercantum dalam pasal 25 ayat (1) tentang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mewakili Otoritas Jasa Keuangan di dalam dan di luar pengadilan dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bermakna secara filosofis diharapkan mampu mendukung perekonomian nasional, secara sosiologis diharapkan mampu bersinergi dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan, secara yuridis beralihnya fingsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan ya ng dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 masih tumpah t indih antar beberapa pasal dan juga ada konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 terkait lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki bentuk pertanggungjawaban yakni tanggung jawab mutlak dalam menjaga kestabilan industri perbankan di Indonesia untuk mewujudkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan.Bagi Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan hendakn ya dapat melaksankan kewenan gannya dengan baik demi t ercapainya tujuann ya. Bagi DPR RI dan Pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 karena bertentangan dengan pengaturan kewenangan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bagi Pemerintah hendakn ya

segera membuat peraturan pelaksana Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Ke uangan.