BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH

Abstract

Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian kredit pasti menggunakan jaminan sebagai hal yang penting, yaitu untuk menjamin apabila terjadi kemacetan pembayaran kelak, ada bermacammacam bentuk jaminan, jaminan tersebut disesuaikan dengan barang yang dijadikan jaminan oleh debitur. Kredit macet dalam dunia perbankan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan moneter dalam negeri, terutama pada dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank milik Pemerintah, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diberi wewenang untuk menagih kredit macet melaksanakan sita eksekusi dan melakukan penjualan umum (lelang) atas barang jaminan debitur, sehingga diharapkan piutang negara segera dapat terlunasi. Namun bagaimana bila terjadi bantahan eksekusi lelang terhadap putusan dari BUPLN /atau PUPN seperti dalam perkara No. 848 K/Pdt/1999 mengenai bantahan eksekusi lelang terhadap dalam penyelesaian kredit macet bank pemerintah. Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah ratio decidendi Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smi, tanggal 12 Juni 1997 terhadap lelang yang dilakukan oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), apakah ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 848.K/Pdt/1999, tanggal 9 Februari 2001 sehingga dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh bantahan dari pembantah, dan apa yang menjadi kewenangan BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dalam menangani kasus kredit macet bank pemerintah. Tujuan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisa ratio decidendi Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 34/Pdt.G/1998/PN.Smi terhadap lelang yang dilakukan oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), untuk mengkaji ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 848.K/Pdt/1999, untuk mengkaji kewenangan BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dalam menangani kasus kredit macet bank pemerintah. Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang statute approach, pendekatan kasus case approach dan pendekatan konseptual conceptual approach. Dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianlisis dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif. Sebagai hasil penulisan ini adalah Majelis Hakim memberikan Putusan akhir yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan penjualan lelang adalah tidak sah dan batal demi hukum yang menurut penulis hal tersebut salah atau tidak benar. Kerena dalam hal ini menurut penulis hakim tidak melihat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN. Namun bila dilihat dari Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN menurut penulis hendaknya hakim tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 dalam memberikan pertimbangan hukumnya, agar tidak menimbulkan konflik norma. Selain itu Mahkamah Agung dalam pemberikan putusan perkara perdata tersebut tentulah benar-benar suatu pertimbangan yang tidak memihak dimana dalam memberikan pertimbangan hakim menggunakan penafsiran-penafsiran yang tepat agar nantinya pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis hakim benar-benar memberikan putusan yang adil.