RELASI ANTARA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE (Studi Deskriptif di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang relasi antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan hutan mangrove. Pengelolaan menggunakan konsep manajemen pengelolaan hutan mangrove yaitu, pengelolaan ekologi dan sosial ekonomi, serta strategi dan pelaksanaan rencana perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan relasi antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa melalui pengelolaan hutan mangrove di desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi kajian pengelolaan hutan mangrove dan sosiologi lingkungan, khususnya ditinjau dari perspektif relasi dalam pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara sebagai alat memperoleh data primer, serta dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara cross check data dengan membandingkan data dari informan yang diperoleh melalui wawancara dengan data hasil observasi dan data dari dokumentasi. Selanjutnya proses analisis data meliputi kegiatan memilah data, mengintepretasi data dengan teori yang sesuai, penyajian data kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai wisata alam terbatas di desa Sumberasri terdapat agen dan struktur. Agen dan struktur saling menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia. Hubungan kerja sama Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa dalam pengembangan wisata alam terbatas ada proses-proses pengelolaan, mulai dari perencanaan, strategi, serta program program pengelolaan. Dari relasi kedua pihak dalam pengelolaan hutan mangrove memunculkan perjanjian pengelolaan kawasan Taman Nasional Alas Purwo, serta lembaga Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul. Balai Taman Nasional Alas Purwo bekerja sama dengan Pemerintah Desa mengembangkan potensi sumber daya hutan mangrove sebagai wisata alam terbatas (Ekowisata Mangrove Blok Bedul) adanya aturan-aturan konservasi kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Para pelaku/pengelola individu maupun kelompok masyarakat sebagai pelaku tindakan sosial melakukan pengelolaan. Didalam sebuah praktik sosial pengelolaan hutan mangrove di desa Sumberasri merupakan upaya mengembalikan, melindungi hutan dan semua biota yang ada, serta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Relasi yang dibangun Balai Taman Nasional Alas Purwo bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan hutan mangrove sebagai wisata alam terbatas cukup kuat dan memadai (asosiatif). Hal ini ditunjukkan Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa dalam kerja sama melakukan pengelolaan kawasan Taman Nasional Alas Purwo dengan mengidentifikasi ekologi dan sosial ekonomi secara bersama-sama, serta strategi dan pelaksanaan rencana perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove secara bersama-sama untuk menyelamatkan lingkungan. Dibalik keberhasilan pengelolaan hutan mangrove sebagai wisata alam terbatas melalui relasi kerja sama Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Kerja sama kontraktual yang dilakukan Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa yang merupakan atas dasardasar tertentu. Dalam pelaksanaannya salah satu pihak “Pemerintah Desa” tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola. Dari beberapa kerja sama kontraktual tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, beberapa perjanjian tidak dilakukan. Pemerintah Desa tidak konsisten pada isi perjanjian yang telah disepakati masing-masing pihak. Kekecewaan dirasakan oleh pihak Taman Nasional Alas Purwo, juga masyarakat dalam pengelolaan wisata alam terbatas kawasan Taman Nasional Alas Purwo.