Search
Now showing items 11-20 of 67
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI
(UNEJ, 2014)
Perkawinan colong terdapat makna hukum yaitu salah satu bentuk pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dalam perkawinan adat Osing di ...
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER
(UNEJ, 2014)
Kecakapan hukum (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai ...
Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Berada Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(UNEJ, 2014)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tata cara penggunaan tenaga kerja asing di indonesia dan sistematika penarikan pajak penghasilan yang diperoleh tenaga kerja asing selama bekerja di Indonesia, penelitian ...
KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(UNEJ, 2014)
Independensi kekuasaan kehakiman diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan dan merupakan elemen ...
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (Studi Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011)
(UNEJ, 2014)
Surat permohonan dalam suatu forum arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya. Bukti utama yang dapat dijadikan alat bukti di BANI adalah alat bukti surat yang ...
NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)
Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Kata nafaqah dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 54 dan 121. Dalam masalah pernikahan nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya ...
PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
(UNEJ, 2014)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur wewenang-wewenang pemerintah pusat dalam hal penarikan pajak. Pajak-pajak yang dianggap sebagai pajak yang berskala besar dan ...
Kedudukan Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan
(UNEJ, 2014)
Bisnis dari suatu perusahaan adakalanya sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecahpecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah ...
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)
Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-qur’an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah ...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AZAS MONOGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENURUT PP NO.10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(UNEJ, 2014)
Penerapan azas monogami terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 adalah mutlak, dan akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil Wanita melanggar ...