Search
Now showing items 71-80 of 219
PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS JEMBER DAN AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI
(UNEJ, 2013)
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember merupakan bank milik swasta. Untuk keamanan dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember menerapkan prinsip 5C. Analisis secara ...
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Galon Aqua Oleh Pelaku Usaha Serta Konsumen Air Minum Isi Ulang
(UNEJ, 2013)
Dunia perdagangan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang serta kebutuhan akan barang konsumsi seperti air minum sangatlah diperlukan. Maka berbagai produk air minum yang ada dipasar beraneka ragam. Merek sebagai ...
PERJANJIAN WARALABA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI
(UNEJ, 2013)
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ...
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD KABUPATEN TEGAL (PUTUSAN NOMOR: 620 K/Pid.SUS/2008)
(UNEJ, 2013)
Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks. Dari berbagai aspeknya, terbukti bahwa korupsi adalah fenomena yang memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan manusia, baik di negara maju maupun di negara sedang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATASAN KEPEMILIKAN INVESTASI PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)
Penanaman modal atau investasi oleh warga negara asing semakin meluas dan berkembang termasuk dalam investasi property di Indonesia. Mengingat telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman
modal ...
Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar (Lapse) Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember
(UNEJ, 2013)
Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung dari ...
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNEJ, 2013)
Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. ...
Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)
(UNEJ, 2013)
Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa ...
PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA
(UNEJ, 2013)
Akhir-akhir ini di dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pada dasarnya hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga ...
PERANAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2011
(UNEJ, 2013)
Kabupaten Banyuwangi mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar. Pada tahun 2011 tingkat pencapaian realisasinya sebesar 106,73 persen. Berdasarkan besaran realisasi tersebut seandainya PAD targetnya ...