PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS LAYANAN JASA PARKIR YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Pertama, Pengaturan sistem layanan parkir di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011, retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu retribusi parkir berlangganan, retribusi parkir harian dan retribusi parkir jangka panjang. Kedua, Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan yang diparkir berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011. Justru yang terlihat adalah ketimpangan posisi, yaitu yang lebih menguntungkan pihak Pemerintah Daerah selaku penyedia layanan parkir. Dalam Peraturan tersebut tidak mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak khususnya kewajiban lebih lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam jasa layanan parkir tersebut, karena justru mengedepankan kewajiban pembayaran retribusi sebagai kewajiban masyarakat. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna layanan jasa parkir apabila ada kerugian terhadap kendaraannya adalah jalur litigasi dan non litigasi.