ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Abstract

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya surat dakwaan tidak dapat diterima, sedangkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka akibat hukumnya surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Surat putusan pidana yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengakibatkan surat putusan tersebut batal demi hukum. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah bentuk dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Nomor: 399/Pid.B/2008/PN.Jr sudah sesuai dengan fakta adanya perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, 2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila putusan hakim Nomor: 399/Pid.B/2008/PN.Jr tidak memenuhi unsurunsur dan syarat-syarat Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana).

Tujuan penulisan skripsi ini ada 2 (dua) untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1. untuk mengetahui apakah dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 399/Pid.B/2008/PN.Jr sudah sesuai dengan fakta adanya perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, 2. untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila putusan hakim Nomor: 399/Pid.B/2008/PN.Jr tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Metode pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan hukum positif yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UndangUndang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku literatur, kamus hukum, dan tulisan-tulisan tentang hukum. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah: 1. dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pada perkara nomor: 399/Pid.B/2008 PN. Jr sudah sesuai dengan fakta adanya perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tetapi jaksa penuntut umum kurang memasukkan unsur penyertaan di dalam surat dakwaannya, karena perbuatan terdakwa masuk dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu telah turut serta melakukan tindak pidana pencurian. Pada kasus ini surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, 2. putusan nomor: 399/Pid.B/2008 PN. Jr tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c dan d KUHAP, karena terjadi kekhilafan dalam penulisan atau pengetikan, tetapi tidak batal demi hukum berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Saran dalam skripsi ini adalah: 1. Penulis menyarankan kepada jaksa penuntut umum agar dalam membuat surat dakwaan supaya dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, 2. Penulis menyarankan kepada hakim agar dalam membuat surat putusan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Hal ini bertujuan agar masingmasing pihak tidak dirugikan dengan adanya surat dakwaan dan putusan tersebut.