ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2379 K/Pid.Sus/2010)

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa Aguswandi Tanjung, merupakan salah satu putusan dengan pokok perkara tindak pidana pencurian aliran listrik, Terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh karena menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencurian. Dalam surat dakwaan jaksa yang tertulis di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, di katakan bahwa terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009 atau setidaknya pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2009 bertempat di Apartemen ITC Roxy Mas Lantai 7 No. 8 Jln. KH. Hasyim Ashari Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Telah menggunakan tenaga listrik yang menurut Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan hak dari terdakwa. Terdakwa menggunakan tenaga listrik tersebut, oleh karena aliran listrik di dalam kamar terdakwa dan atau ruangan apartemen terdakwa diputus secara sepihak oleh PT. Jakarta Sinar Intertrade. Kemudian terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikkan atau Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut yang menjadi permasalahan yang pertama yaitu mengenai ketidaksesuaian tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelum mengadili sendiri terdakwa dan diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Untuk menjawab isu hukum yang timbul penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan sumber bahan xiii hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini. Kemudian penulisan skripsi ini bertujuan agar penulis dapat memecahkan dan atau menjawab permasalahan yang timbul. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu permasalahan yang penulis tuliskan dalam bab satu tentang rumusan masalah. Kesimpulan terhadap permasalahan yang pertama dalam penulisan skripsi yaitu bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai (tidak memenuhi unsur) dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikkan. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua, yaitu Mahkamah Agung memutuskan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan dan atau tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam memutus perkaranya. Kemudian atas dasar tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi. Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bahwa seyogyanya Jaksa Penuntut Umum dapat memahami, menerapkan dan mendasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang syarat formil dan syarat materiil dari surat dakwaan sebelum membuat surat dakwaannya. Agar kesalahan dalam membuat surat dakwaan yang mengakibatkan terdakwa bebas dari tuntutannya dapat dihindari.