EVALUASI KEBIJAKAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 BAB IV DAN BAB VI (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA JALAN UNTUNG SUROPATI)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima, yang lebih mengkhususkan pada Bab IV (hak dan kewajiban PKL) dan Bab VI (pembinaan dan pemberdayaan). Berdasarkan kedua Bab tersebut, pertama dapat diketahui apakah target group yakni PKL Jl. Untung Suropati melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bab IV (hak dan kewajiban PKL). Kedua, apakah pelaksana program melaksanakan ketentuan-ketentuan pembinaan dan pemberdayaan sesuai Bab VI. Untuk mengetahui pelakasanaan pelaksana kebijakan dan terget group, peneliti menggunakan ketentuan-ketentuan pada Bab IV (hak dan kewajiban) dan Bab VI (pembinaan dan pemberdayaan) yang ada pada peraturan daerah tersebut. Peneliti mengevaluasi menggunakan empat fungsi evaluasi kebijakan yang dikemukan oleh Mas Roro yakni eksplanasi, kepatuhan, auditing dan akunting. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan tipe pendekatan studi kasus adalah penelitian yang mengungkapkan fenomena (keadaan) riil dari obyek maupun gejala dilapangan hasil dari temuan peneliti, kemudian fenomena riil tersebut dimanipulasi dengan menguraikan dan menginterpretasikannya ke dalam bentuk tulisan yang sistematis. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dari penelitian dan analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan pada Bab IV dan Bab VI tidak berjalan maksimal atau tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima. Nyatanya PKL Jl. Untung Suropati adalah PKL ilegal, pelaksana kebijakan tidak melakukan tahapan-tahapan ketentuan yang ada pada peraturan daerah, tetapi langsung mengarah pada penertiban jam buka dan jam tutup serta penarikan retribusi yang mengindikasikan PKL Untung Suropati adalah legal. Sebetulnya pelaksana program harus memenuhi ketentuan awal sebelum melaksanakan ketentuan berikutnya.