LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2911.K/Pdt/2000)

Abstract

Kredit macet secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank milik Pemerintah, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 diberi wewenang untuk menagih kredit macet melaksanakan sita eksekusi dan melakukan penjualan umum (lelang) atas barang jaminan debitor, sehingga diharapkan piutang negara segera dapat terlunasi. Kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan milik debitor ini yang menjadi sengketa dalam Perkara No. 2911.K/Pdt/2000 mengenai Lelang Obyek Jaminan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu ratio decidendi PN No. 03 Pdt-PLW/1998/PN.NGR tanggal 25 Februari 1999 terhadap lelang objek jaminan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bentuk kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan ratio decidendi PT No. 98/Pdt/1999/PT.DPS tanggal 19 Agustus 1999 dalam membatalkan putusan PN No. 03 Pdt-PLW/1998/PN.NGR tanggal 25 Februari 1999, serta ratio decidendi M.A.R.I No.2911.K/Pdt/2000 tanggal 30 April 2002 yang membatalkan putusan judex factie. Tujuan dari penulisan skripsi iniada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis ratio decidendi Pengadilan Negeri terhadap lelang objek jaminan sebagai bentuk kewenangan PUPN, dan mengkaji dan menganalisis ratio decidendi Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri, serta mengkaji dan menganalisis ratio decidendi MARI dalam Perkara No. 2911.K/Pdt/2000. Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif. Sebagai hasil penulisan ini adalah kewenangan PUPN dalam mengurus kredit macet hingga pelelangannya diatur dalam Undang-undang Nomor 49/PRp/1960 tentang PUPN, namun dilihat dulu apakah perjanjian kredit tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta hakim Pengadilan Negeri Negara memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan dan penggunaan penafsiran gramatikal dan penafsiran subsumtif. Sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 2911.K/Pdt/2000 menggunakan penafsiran analog. Bank wajib memperhatikan dengan teliti calon nasabah agar nantinya tidak terjadi kredit macet yang merugikan pihak debitor dan kreditor, hakim harus benar-benar cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan menggunakan keyakinannya agar tidak terjadi kesalahan sehingga putusannya independen atau tidak memihak, dan Hakim dalam memberi pertimbangan hukumnya hendaknya menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan pokok perkaranya.