ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM HUKUM PERKAWINAN

Abstract

Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga, bahkan menentukan masa depan suatu negara. Sangatlah tepat apabila perkawinan itu dikatakan sebagai suatu ikatan perjanjian yang suci untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan jika terbukti bahwa salah satu pihak dari suami isteri itu tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut karena adanya alasan tertentu, maka jalan yang ditempuh adalah dengan jalan perceraian. Perceraian inipun merupakan jalan terakhir jika usaha perdamaian diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat dilakukan lagi. Akibat hukum dari perceraian itu sendiri meliputi tentang status suami isteri, kedudukan harta benda dan kedudukan anak, khususnya anak yang belum dewasa atau belum cukup umur. Banyak anak yang terlantar akibat perceraian orang tuanya. Anak selalu berada pada posisi yang dirugikan setiap kali terjadi perceraian orang tuanya. Untuk itu diperlukan adanya suatu kepastian hukum tentang kedudukan anak menurut hukum setelah kedua orang tuanya bercerai, apakah si anak berada dalam asuhan ibu ataukah dalam asuhan ayahnya. Dari latar belakang itulah maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Aspek Hukum Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Perkawinan”. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang penulis angkat, yaitu siapakah yang berhak mempunyai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Berawal dari permasalahan tersebut, dalam penulisan skripsi ini selain bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami siapakah pihak yang berhak mempunyai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap Perundangundangan,

teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach), analisa bahan hukumnya dengan menggunakan metode deduktif. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang belum cukup umur berada pada ibunya, tetapi setelah anak tersebut baligh maka memiliki hak untuk dapat memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya ataukah bersama ayahnya. Dalam hal terjadinya suatu perselisihan, maka langkah awal yang harus di tempuh adalah dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak menemukan jalan keluar, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan. Maka dari itu, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkara hadlonah apabila nantinya terjadi suatu perselisihan tanpa mengabaikan kepentingan dari si anak itu sendiri. Untuk itu, maka penulis menyarankan agar orang tua yang bercerai harus bisa bersikap bijaksana dalam menerima setiap putusan yang ditimbulkan akibat adanya suatu perselisihan dalam masalah hadlonah tersebut.