HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan kesehjateraan diri dan keluarga Pada masa Demokrasi dan era globalisasi saat ini yang akrab dengan dunia ekonomi kapitalistik yang cenderung eksploratif saat ini telah memberikan perubahan mendasar pada tatanan masyarakat dunia usaha, ditambah lagi dengan krisis global yang berdampak pada pelaku usaha untuk mengurangi beberapa fasilitas yang diberikan kepada pekerja/buruh terutama menyangkut pengupahan. Faktanya bagi buruh upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Besar kecilnya upah akan sangat menentukan kelangsungan hidup sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan kesejahteraan mereka tercemin dari kemampuan (daya beli) upah yang dia terima guna memenuhi kebutuhan, bukan hanya menyangkut upah, tetapi juga hak-hak normativ buruh lainnya. Seperti Jaminan Sosial, jaminan kecelakaan kerja, hari tua, Jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kematian, serta hak-hak lainnya, karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum yang nyata guna pencapaian kesejahteraan buruh. Permasalahan dari skripsi ini adalah Apakah hak Jamsostek bagi pekerja/buruh borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (persero) PG Djatiroto telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Apakah kendala-kendala dalam pemberian jamsostek bagi pekerja/buruh borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (persero) PG Djatiroto serta penyelesaiannya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsistensi dalam perlindungan hukum dalam pemberian Jaminan Sosial terhadap pekerja/buruh borongan di PT Pekebunan Nusantara XI (persero) PG Djatiroto dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam upaya penyelesaian dan solusi untuk mengatasi suatu permaslahannya. Perlindungan buruh ini tidak hanya dilakukan untuk pekerja/buruh tetap saja tetapi juga buruh/pekerja tidak tetap termasuk pekerja/buruh borongan,seperti yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara XI (persero) PG Djatiroto. Salah satu permasalahan yang muncul ketika ditemukan fakta telah terjadi transaksi jual beli status pekerja di PT. Perkebunan Nusantara XI (persero) PG Djatiroto. Dampak dari jual beli status pekerja/buruh borongan tersebut adalah menyangkut tentang aspek perlindungan Hak Jaminan Sosial yang belum terlaksana dengan baik bagi pekerja/buruh yang telah bekerja lama atau tidak lama yang berada di PT. Perkebunan NusantaraXI (persero) PG Djatiroto. Pemberian jaminan sosial yang dilakukan pihak PT. Perkebunan Nusantara XI (persero) PG Djatiroto representasi dari Negara dalam kapasitasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara seharusnya memberikan contoh dan komitmen didalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menciptakan rasa keadilan dan menciptakan suatu kepastian hukum yang kongkrit melakukan suatu percepatan law reform baik dalam suatu Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun dalam regulasi dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, sehingga membuat aturan yang tegas dalam perlindungan pekerja/buruh borongan dalam menerima hak-haknya serta kepastian Jaminan Sosial. Misalnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, agar pekerja/buruh borongan di PT. Perkebunan Nusantara XI (persero) PG Djatiroto mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak.