TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Abstract

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dan dikaji dalam tesis ini kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Perlindungan hukum TKI di luar negeri sebagai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melindungi TKI asal daerahnya di luar negeri. Beberapa factor penghambat diantaranya adalah karena factor keterbatasan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri; keterbatasan anggaran untuk melakukan pendampingan atau advokasi terhadap TKI yang bermasalah di luar negeri, dan lain-lain; (2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah belum optimal dilakukan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Pemerintah Daerah baru sebatas mengantisipasi perlindungan hukum bagi TKI secara preventif melalui proesdur atau mekanisme perijinan bagi perusahaan penemapatan TKI atau ijin penempatan TKI untuk bekerja di luar negeri. Apabila dihadapkan dengan kasus-kasus TKI yang bermasalah di luar negeri, Pemerintah Daerah masih belum konkrit dalam memberikan pelayanan pendampingan serta advokasi, termasuk dalam rangka melakukan koordinasi teknis dengan instansi-instansi teknis yang ada baik di pusat maupun di luar negeri; 106 (3) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal daerahnya di luar negeri diantaranya adalah, lemahnya pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlidungan hukum bagi TKI bermasalah di luar negeri, lemahnya koordinasi dengan pihak pemerintah pusat lembaga-lembaga (institusi) di luar negeri tempat TKI bekerja dan menemui masalah, kurang mampu dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang baik, sehingga jalan yang diambil bersifat pragmatis dan setengah hati untuk memberikan bantuan perlindungan terhadap TKI bermasalah; dan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memberikan kegiatan advoksi atau pedampingan bagi para TKI bermasalah di luar negeri, dan aspek-aspek teknis lainnya 1. Politik hukum dalam wacana perubahan UUPPTKILN perlu ditekankan kepada perspektif pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak TKI. Termasuk penting dalam materi perubahan UU ini adalah optimalisasi peran pemerintahan daerah terhadap urusan-urusan yang pelaksanaannya dapat berlokasi di daerah. Sebagai contoh adalah pemeriksaan kesehatan, pelatihan, maupun pengurusan dokumen. Penegasan peran pemerintahan daerah seperti itu tentunya harus sesuai dengan batas-batas kewenangan dalam konteks Negara Kesatuan. daerah perlu memberdayakan perannya untuk membentuk peraturan daerah, walaupun daya jangkauan materinya terbatas pada masa pra dan purna penempatan TKI. Peraturan daerah seperti inilah, menjadi penting bagi pemerintahan daerah 107 untuk mengatur dalam yurisdikasinya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak TKI. Walaupun perda semacam ini akan terbatas materi pengaturannya pada masa pra penempatan dan purna penempatan, namun akan bermanfaat untuk mendekatkan pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, dan pemberdayaan TKI. Jika berkesinambungan dan konsisten, hal ini akan menjawab salah satu persoalan bahwa TKI 3. Advocacy, mengangkat ke permukaan kasus-kasus TKI di luar negeri agar memperoleh respon banyak pihak guna dijadikan agenda pemikiran ke arah perubahan yang lebih baik. Pers dan media massa pynya peran penting dalam hal ini.