STUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU.NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU.NO. 32 TAHUN 2004

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah banyak sekali Kepala Daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasuskasus korupsi.

Seiring dengan pemberlakuan pemberhentian sementara kepala daerah yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya ternyata masih menyisakan polemik. Sehingga perlu adanya kajian yang cukup mendalam bagaimana lahirnya ketentuan tersebut, mengingat ternyata masih banyak pemberhentian sementara kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan komparasi dengan Undang-Undang sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas batasan ruang lingkup yang akan dibahas, dikhususkan tentang studi komparasi pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan UndangUndang

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, beserta pengaruh yang ditimbulkan bagi jalannya penyelengaraan pemerintahan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundangan yang berlaku antara lain; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah, kemudian bahan-bahan ini dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan karya penulisan bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : bagaimanakah tinjauan yuridis pemberhentian sementara kepala daerah menurut UndangUndang

No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, serta Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberhentian sementara Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. x Tujuan penulisan ini disamping untuk mengetahui mekanisme pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah.. Dalam pembahasan disebutkan bahwa pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, walaupun terdapat pandangan bahwa telah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 terutama menyangkut hak konstitusional seseorang.