UT-Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 1081-1100 of 6214
-
Perubahan Status Tanah Hak Guna Usaha Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Jenggawah Di Desa Ajung-Gayasan Kabupaten Jember)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-06)Kasus tanah Jenggawah adalah kasus yang terjadi di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Jenggawah oleh karenanya kasus ini disebut dengan tanah Jenggawah. Kasus ini berawal dari di-HGU-kannya tanah bekas kolonial Belanda maupun ... -
Analisis Yuridis Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi akibat Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik oleh Pers melalui Dewan Pers Nasional (Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/IX/2004),
(FH, 2007-02-19)Indonesia merupakan negara demokrasi memberikan kebebasan dalam berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan kepada penduduknya yang harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan bukan berarti ... -
Akibat Hukum Penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa Setelah Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(FAKULTAS HUKUM, 2020-06-26)Perkembangan penduduk yang pesat dan perkembangan ekonomi yang tidak stabil berdampak pada sulitnya masyarakat untuk dapat memiliki rumah. Salah satu bentuk pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah ... -
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Secara Lisan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn. Jkt.Utr)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-08)Melakukan hubungan hukum perjanjian juga dapat mengalami hambatan, seperti halnya terjadi wanprestasi. Tentu saja wanprestasi tersebut akan menimbulkan kerugian. Hal tersebut seperti yang terjadi diantara PT. Kevindo Putra ... -
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tanah (Studi Kasus Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-21)Secara etimilogi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta “deca” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Di Indonesia sendiri jumah desa yang ada mencapai 74.957 desa. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang ... -
Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah
(FAKULTAS HUKUM, 2020-06-19)Hak pakai adalah tanah yang diperuntukkan untuk digunakan dan dipungut hasil tanahnya dimana status tanah tersebut dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajibannya ditentukan oleh ... -
Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Kebocoran Instalasi Pipa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-08)Dalam dunia pertambangan minyak dan gas bumi tidak terlepas dengan masalah lingkungan. Kebocoran instalasi pipa pertambangan seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran baik di perairan, ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Salon Kecantikan
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-07)Rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam tulisan skripsi ini yaitu: Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan salon kecantikan?, Apa tanggung jawab hukum salon kecantikan ... -
Pengujian Keputusan Kejaksaan Republik Indonesia Di Peradilan Tata Usaha Negara
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-09)Jaksa harus bisa mempertanggungjawabkan segala tindakan hukum yang dilakukan saat menangani suatu perkara. Pertanggungjawaban itu adalah bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu tindakan ... -
Tanggung Jawab Sosial Bank Atas Perusakan Lingkungan hidup, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Lokal Yang Dilakukan oleh Korporasi Yang Dibiayainya
(FAKULTAS HUKUM, 2020-06-15)Banyak faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi suatu kelompok masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan atas kerusakan tersebut secara harfiah juga menjadi tanggung jawab semua ... -
Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Dalam Hukum Pertanahan Menurut Hukum Adat
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-20)Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa sebagai pendukung berdirinya suatu negara. Di Negara yang masyarakatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah ... -
Tinjauan Hukum Penyebaran Berita Bohong Pada Media Sosial Dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme
(Fakultas Hukum, 2020-04-15)Teknologi merupakan alat bantu manusia untuk mencapai kemudahan dalam urusan kehidupannya. Tetapi dengan munculnya teknologi, dimensi kejahatan juga ikut mengalami perkembangan, salah satunya adalah penyebaran berita bohong ... -
Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Secara Berlanjut Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)
(Fakultas Hukum, 2020-03-13)Kasus mengenai tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan perbuatan terdakwa anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg ... -
Tinjauan Yuridis Perkawinan Massal di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
(Fakultas Hukum, 2004-06-08)Perkawinan adalah suatu perbuatan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Perkawinan merupakan awal seseorang memasuki sebuah dunia baru untuk membina sebuah keluarga dengan berdasarkan Ketuhanan ... -
Kepemilikan Bangunan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-16)Perumahan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan perumahan dan permukiman pemerintah dihadapkan dalam permasalahan ... -
Pertanggung jawaban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi dan Pasca tambang
(2020)Dari penjelasan tersebut diatas, maka ada dua permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu : pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara terhadap kewajiban ... -
Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela
(2020)Kepala Desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yakni dengan cara melakukan musyawarah Desa yang melibatkan berbagai elemen, diantaranya Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat/warga. Dalam musyawarah Desa ... -
Netralitas Calon Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Legislatif
(2020)Akan tetapi dalam pelaksaan Pemilu pada pemilihan Lembaga Legislatif khususnya Dewan Perwakilan Daerah terdapat suatu peraturan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bertentangan dengan Hak Politik ... -
Sistem Pengamanan Kelautan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
(2020)Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu Pertama, pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan kelautan di Indonesia. Kedua, upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengamanan kelautan ... -
Analisis Putusan Pemidanaan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 288/pid.sus/2014/pn.smg.)
(2020)Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang dilakukan secara berlanjut ketika korban dari SD kelas 5 (lima) sampai ia berumur 17 (tujuh belas) tahun. Tepatnya kejadian itu di Semarang pada ...