Search
Now showing items 1-7 of 7
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paket Internet Yellow Oleh Indosat Ooredoo Yang Mengakibatkan Pulsa Dan Paket Data Hilang
(2019-06-08)
Indosat Ooredoo menawarkan promo paket internet yellow dengan harga yang relatif murah dengan kuota yang cukup banyak. Pelanggan Indosat Ooredoo bisa menikmati paket data dengan kuota internet 1GB hanya dengan harga ...
Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam Penyelengaran Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
(2019-04-22)
Tanah merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia
sehingga perlu campur tangan negara untuk turut mengaturnya. Salah satu peran
negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ...
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Sertipikat Tanah
(2019-05-07)
Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian penting yang
tidak dapat dipisahkan dari peraturan peundang-undangan yang ada di Indonesia,
salah satunya dalam peraturan pendaftaran hak atas tanah, dan ...
Akibat Hukum Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-12-19)
Latar belakang penulisan skripsi ini adalah Perjanjian harus dilaksanakan
dengan baik, sehingga prestasi dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Demikian
halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembayaran angsuran ...
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek “Matahari” pada Produk Roti di Kota Pasuruan
(2019-09-02)
Untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek, wajib dilakukan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Pasal tersebut mewajibkan adanya merek yang ...
Tinjauan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Berpoligami
(2019-09-02)
Dalam hukum perkawinan, pengaturan tentang poligami sudah dibuat sedemikian rupa apa yang menjadi syarat-syaratnya dan juga telah diatur dalam hukum adat bahkan konsep perkawinan (poligami) ditemukan dalam hukum adat yang ...
Kedudukan Hukum Bagi Pegawai Negeri SIpil (PNS) yang Dijadikan Istri Kedua dalam Ikatan Perkawinan Poligami Perkawindan
(2019-09-18)
Berdasarakan uraian yang telah di jelaskan dalam pembahasan, maka
dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terucap ijab qobul (menurut
islam) namun ketika belum ...