Search
Now showing items 261-270 of 328
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)
(2017-07-20)
Kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat berperan besar dalam mendukung terjadinya kasus pencemaran nama baik. Berbagai aplikasi social networking yang tersedia saat ini seperti facebook dan twitter yang sangat mudah ...
Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Pembagian Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/Pn.Jr)
(2017-07-20)
Proses perjalanan kehidupan manusia, diawali dengan kelahiran, hidup,
dan diakhiri dengan kematian, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang
tidak dapat dielakkan, apakah melalui prosedur yang sah/tidak, maupun ...
ANALISIS YURIDIS TENTANG ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN SERTA HAK-HAKNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(2017-08-02)
Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, juga menguraikan metode penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan dan ...
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2017-08-03)
Kesimpulan dalam skripsi ini yang pertama, Pengaturan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan yang bersifat sejajar yakni Undang-Undang Minerba dan ...
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)
(2017-08-02)
Tahap pembuktian dibutuhkan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal
184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Melihat dari perumusan keterangan saksi dapat dikatakan
bahwa ...
STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS KOTATIF JEMBER MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2017-08-08)
Keberadaan kota administratif jember selama 24 tahun kurang sesuai lagi sejak diterbitkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. sebelum lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999, dominasi ...
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG (Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)
(2017-08-02)
Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm memeriksa terdakwa, Fahmi
Rasyid Bin H. Muhammad Gufron. Terdakwa telah menggunakan cek kosong
sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran dalam pembelian tiang pancang
untung pembangunan ...
PEMBUBARAN PT ASKES MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
(2017-08-09)
Pemerintah menugaskan BPJS Kesehatan sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan PNS dan ...
Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah
(2017-08-14)
Partai politk mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat
penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung
yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga ...
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
(2017-08-02)
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan. Dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh ...