Search
Now showing items 241-250 of 328
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI ASEMBAGUS SITUBONDO (Putusan Mahkamah Agung RI No 1294. K/1994
(2017-12-05)
Sertifikat hak milik atas tanah dapat dibatalkan, apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. Seperti yang terjadi pada perkara ini bahwa alasan sertifikat hak milik atas tanah tidak berkekuatan hukum dalam ...
TlNJAUAN YURIDlS TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH HAK MlLIK BAGI MASYARAKAT KEBUN AJUNG GAYASAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER. Berkaitan dengan SK. Kepala Kantor Pertanahan Jember No. 26.420.335.34.2001
(2017-11-30)
Tanah sebagai Sumber Daya Alam memegang peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Jember karena rehabilitas dan pengembangatn perekonomian sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi berbasis tanah, bahkan hampir tidak ada ...
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI P.T BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA
(2017-12-05)
Jaminan yang dipergunakan untuk memperoleh dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil oleh P.T Bank Syariah Mandiri pada dasarnya menganggap jaminan atau agunan sebagai ikatan moral antara bank dan nasabah yang berupa benda ...
PERLINDUNGAN BURUK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUAN (STUDI HUKUM TENTANG PEKERJA GUDANG DI SEKTOR AGROINDUSTRI TEMBAKAU DI JEMBER
(2017-12-11)
Secara Hukum sudah ada perlindungan bagi buruh anak, meskipun belum efektif berjalan, dan banyak mengandung kelemahan. Secara sosiologi keberadaan buruh anak tidak kondusif, baik untuk anak itu sendiri (misalnya rentan ...
TUGAS DAN PERANAN PENGAWASAN PERBURUHAN PADA SUATU PERUSAHAAN DALAM HUBUNGAN KERJA
(2017-11-30)
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan :
1. Keberadaan pengawasan perburuhan sangat vital kedudukannya dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi buruh sebagai pihak yang Iemah;
2. ...
EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN OLEH POLRI (Studi di Perum Perhutani KPH Bondowoso)
(2017-11-30)
Melihat kondisi hutan khususnya di Bondowoso sungguh sangat memprihatinkan. Masyarakat sepertinya belum sadar bahwa kerusakan hutan akan mengganggu keseimbangan alam yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, maupun ...
PELAKSANAAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT DENGAN PT. INTERNA PERMAI SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
(2017-11-30)
Hasil dari pembahasan dapat diketahui bahwa Status hukum Pemerintah Darerah dengan PT. Interna Permai dalam perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan gedung Banceuy Permai adalah, Pemerintah Daerah Jawa Barat yang ...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN SURABAYA UTARA DENGAN CV. DIAN PUTRI SAKTI
(2017-12-14)
Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik di mulai dengan adanya perjanjian jual beli antara PT PLN (PERSERO) dengan konsumen, Jika memenuhi syarat sebagai pelanggan PLN maka konsumen tersebut berkewajiban membayar ...
Pertimbangan Hakim Menerapkan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml
(2017-07-20)
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan ...
ANALISIS YURIDIS TENTANG IJIN GUGATAN CERAI TALAK DARI ATASAN BAGI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI (Studi Putusan No. 290/Pdt. G/1991/P.A. WSP)
(2017-11-30)
Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan apakah diterima atau ditolak maka pejabat ...