Search
Now showing items 181-190 of 328
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemidanaan Terdakwa Sebagai Yang Membantu Melakukan (Medeplichtige) Tindak Pidana Pencurian (PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2013/PN. Unh)
(2017-11-29)
Pada putusan pengadilan Nomor 103/Pid.B/PN. Unh Terdakwa Safrin Als.
Uli Bin Intoto didakwa oleh penuntut umum telah didakwa membantu melakukan
(medeplichtige) tindak pidana pencurian.Dimana didalam perkara ini, ...
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA PT. PERHUTANI (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
(2017-11-29)
1. Bahwa pensertifikatan tanah yang diajukan oleh masyarakat terhadap tanah kawasan hutan atau yang berbatasan hendaknya dikoordinasikan atau diklarifikasikan dengan pihak PT. Perhutani (Persero) sehingga dikemudian hari ...
PELAKSANAAN PENGIRIMAN TEMBAKAU BAHAN DASAR ROKOK CERUTU UNTUK DIEKSPOR OLEH PTPN X JEMBER KE LUAR NEGERI
(2017-11-30)
Bahwa prosedur pelaksanaan pengiriman tembakau ke luar negeri harus memenuhi beberapa persyaratan yang standart dan diinginkan oleh pihak importir salah satunya adanya pengakuan dari lembaga yang berwenang berupa dikeluarkannya ...
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA
(2017-11-29)
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka saran yang penyusun berikan adalah:
1. Dalam mekanisme perjanjian jual-beli saham melalui media internet, hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat. ...
KAJIAN MENGENAI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK NAKAL DENGAN " PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI"
(2017-11-30)
Fenomena juvenile delinque atau yang lebih kenal dengan kenakalan anak merupakan salah satu bentuk dari deviasi pada diri anak yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik dalam dirinya, orang tua, atau dilingkungan ...
TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN
(2017-11-30)
Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu
1. Lembaga sandera dalam hukum pajak bukan barang baru dalam upaya penagihan pajak, karena lembaga sandera yang dikenai dalam ...
lMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATRA BARAT
(2017-11-29)
1. Implikasi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 20007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai ...
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA CABANG PASURUAN
(2017-11-30)
PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sebagai pelopor dan penyelenggara utama program jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia, mengutamakan jasa pelayanan kesehatan yang bermutu dan konsisten untuk secara terus-menerus ...
TINJAUAN YURIDIS LAMBATBYA EKSEKUSI PIDANA MATI
(2017-12-05)
Pada asanya upaya hukum luar biasa (peninjaman kembali) tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi, tetapi upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang diajukan oleh terpidana mati dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETOK C SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TAHAH SEBELUM DITERBITKANNYA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
(2017-11-30)
Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia sangatlah penting artinya, karena hampir setiap kehidupan manusia bergantung pada tanah. Mengingat Indonesia negara Agraris, fungsi tanah menempati kedudukan yang sangat ...