Search
Now showing items 161-170 of 328
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)
(2017-11-15)
Telah dirumuskan bahwa hakim dalam membuat putusan harus memuat minimal dua alat bukti berdasakan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, ...
Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)
(2017-11-27)
Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu
perkawinan dibawah umur yang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan
hukum negara di Indonesia yaitu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun ...
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Antar Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(2017-11-28)
Kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling
menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI SECARA SENGAJA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER (DALAM KASUS PERKARA N0.149/PID.8/1999/PN.SBY)
(2017-11-30)
1. Majelis hakim pada putusan perkara No. 149/Pid.B/1999/PN.Sby, memberikan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan I (satu) minggu dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 348 ayat (1) jo ...
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN
(2017-11-30)
Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat adanya ...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA MENURUT KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL
(2017-12-04)
Perkembangan proses penyelesaian sengketa dan upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaiakan sengketa adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa internasonal secara damai. Diantaranya adalah negosiasi, ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KE TIGA (KEPALA KUA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG) (Studi Putusan Nomor. 307/ Pdt.G/ 2004/ PA.Jbg)
(2017-11-29)
Berdasarkan uraian tersebut maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan, hendaknya mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang ...
TlNJAUAN YURIDIS PIHAK YANG BERHAK ATAS UANG GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Putusan MA RI No. 674K / Pdt / 1989)
(2017-11-30)
Dalam era pembangunan seperti sekarang ini pembangunan sedang giat-giatnya digalakkan, kebutuhan akan tanah semakin meningkat karena hampir setiap proyek pembangunan memerlukan tanah sebagai Iokasinya. Tanah dalam kehidupan ...
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA SURABAYA INTERNATIONAL SCHOOL DENGAN CV. MUTAN ENGINEERING SIDOARJO
(2017-11-30)
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penulisan skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara para pihak dilaksanakan dengan mengacu pada standart kontrak yang berlaku di dalam suatu ...
ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERTUKARAN WARKAT ATAU DATA KEUANGAN ELEKTRONIK ANTARA BANK (KLIRING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999
(2017-12-04)
Pelaksanaan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank (kliring) merupakan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia. Penyelenggaraan kliring merupakan bagian tugas Bank Indonesia untuk ...