Search
Now showing items 1-10 of 328
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK AGEN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 RAYON UTAMA JEMBER
(2017-12-15)
Pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa ini yang ditegaskan dalam suatu kontrak kerja yang sering disebut dengan perjanjian keagenan, dimana sifat dari perjanjian ini adalah pemberian ...
STUDI TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAANMASYARAKAT KELURAHAN DI KELURAHAN SUKORAME PEMERINTAH KOTA KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002
(2017-12-15)
Bahwa dalam pelaksanaan Perda No 13 2002 Pemerintah Kota Kediri terutama mengenai pelaksanaan fungsi dan peran LPMK Sukorame masih belum sesuai dengan apa yang menjadi rumusan hasil sidang Organisai/Kelembagaan dan Temu ...
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor : 02/PID.B/2014/PN.CAG)
(2017-10-16)
Terdakwa bernama Erawati Binti Alm.Jafaran berumur 32 tahun yang
beralamat di Desa Jeumpheuk, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya, peristiwa ini
bermula pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama suami
terdakwa, ...
KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(2017-10-19)
Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah Untuk mengetahui dan memahami kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan memahami ...
KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS (MARXISME-LENINISME)
(2017-12-20)
1 . Dalam pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XXV/MPRS/1966 telah menyebabkan perlakuan yang deskrimininatif, Stigma buruk terhadap para eks tapol (napol) PKI dan keluarganya, hal tersebut ...
ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PEMERIKSAANSENGKETA TANAH PERKEBUNAN KETAJEK. (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 715 K/PDT/2012)
(2017-10-24)
Asas nebis in idem berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, diputus untuk kedua kalinya. Masalah mengenai kekuatan Putusan Hakim tersebut diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata mengatakan bahwa kekuatan suatu Putusan hakim ...
NETRALITAS POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(2017-12-19)
Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di haruskan berada dalam posisi netral. Netral di sini diartikan PNS mempunyai hak suara untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum, hanya saja tidak ...
Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 233/ Pid.B/2014/Pn Bwi)
(2017-10-23)
Tindak pidana pemerasan banyak terjadi di dalam masyarakat, baik
dilakukan oleh satu orang maupun lebih dari satu orang. Apabila dilakukan lebih
dari satu orang berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, peran ...
PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (Putusan Pengadilan Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr)
(2017-10-23)
Anak merupakan anugerah Tuhan sebagai generasi penerus cita-cita masa depan dalam keluarga, bangsa, agama, dan negara. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka dirasa perlu suatu perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh ...
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP TIMUR (Studi Perkara Nomor 07/Pdt.P/2003/PA.Jr.)
(2017-12-20)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengajukan permohonan dispensai kawin dan proses pemeriksaannya, serta pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang ...