Search
Now showing items 71-80 of 1207
PENETAPAN HAKIM SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN NOVASI DALAM BENTUK PENGUMUMAN BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3139K/Pdt/1984MARI)
(2014-01-21)
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai
nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Hal tersebut
dikarenakan fungsi perbankan di satu sisi sebagai penghimpun dana (debitur), di
sisi ...
ASPEK HUKUM ROYA HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2014-01-22)
Pemberian kredit bank mengandung resiko, maka bank menggunakan
pengikatan jaminan, salah satunya dengan Hak Tanggungan. Setelah debitor
melunasi hutangnya kepada kreditor, maka harus dilakukan Roya Hak
Tanggungan pada ...
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
(2014-01-21)
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang ...
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN JUDEX FACTIE TENTANG SENGKETA KONTRAK LEASING OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
(2014-01-21)
Leasing / Sewa Guna Usaha ialah bentuk pembiayaan perusahaan berupa
penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan
membayar sewa selama jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya ternyata
Leasing ...
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGES SERVICES (SMS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(2014-01-29)
Kesenjangan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat secara
berkepanjangan disebabkan jurang pemisah antara kaya dan miskin hal tersebut
disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan dikalangan masyarakat kita. ...
STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN SITUBONDO
(2014-01-29)
Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan
proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik,
ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa
peningkatan ...
KEDUDUKAN DAN PERANAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.79/PUU-IX/2011
(2014-01-21)
Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-
menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam ketentuan
Pasal 10 Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian ...
Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Benda Tidak Bergerak Hak Milik Atas Tanah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
(2014-01-22)
Penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada masyarakat
merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk
membantu dan mengembangkan usaha-usaha kecil. Pemberian fasilitas ...
SIDANG ITSBAT RUKYATUL HILAL BERDASAR UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(2014-01-22)
Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal digunakan untuk menentukan kapan
dilaksanakannya ibadah puasa Ramadhan, berIdhul Fitri dan Idhul Adha bagi
umat Islam. Perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal (pelaksanaan hari raya Idul
Fitri) ...
HAK KORBAN UNTUK MEMPEROLEH RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2014-01-21)
Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) adalah perbuatan yang
secara signifikan menjerumuskan jutaan korban kedalam perbudakan, baik
perbudakan badaniah maupun rohaniah (sebagai akibat adanya eksploitasi
seksual). ...