KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM P ERKARA GUGAT CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG

Abstract

Nebis In Idem merupakan prinsip hukum yang

berlaku dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Perkara

Perdata hal sebagaimana yang dipertanyakan di atas disebut den g an Nebis In Idem , mengandung pengertian bahwa sebu ah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang

sama dan materi pokok perkara yang

sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung Nebis In Idem , h arus din yatakan oleh hakim bahw a gugatan tersebut tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ). namun jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang

sama, pihak-pihak yang

bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk Nebis In Idem . Kebutuhan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dirasa sudah san gat mendesak, segala sesuatu mengenai pelaksanaannya akan diatur, dalam hal ini penulis mengangka t judul skripsinya “ KAJIAN

YURIDIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA GUGAT CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI MAHAKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN Nomor:567 PK/PDT/2008)”. Rumusan masalah meliputi dua hal yaitu pertama, apa y ang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali perkara Nomor:567 PK/PDT/2008 dan kedua, apakah Asas Nebis In Idem da pat berlaku mutlak dalam perkara perceraian. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali perkara Nomor : 567 PK/PDT/2008 dan untuk mengetahui apakah Asas Nebis In Idem dapat berlaku mutlak dalam guga t cerai di mahkamah agung dalam Putusan Nomor:567 PK/PDT/2008.Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian secara yuridis normatif ( Legal Research ). Pendekatan masalah yang diguna kan y aitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Skripsi ini mengg una kan bahan hukum yang

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode prespiktif melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Berdasarkan pembahasan

dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan

bahwa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim mengabulkan Peninjauan Kembali dalam putusan tersebut adalah ketentuan pasal 67 huruf e dan f UndangUndang

No.14

tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 pasal 31 ayat 2 , Mahkamah Agung men y atakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan

yang

lebih

tinggi

atau

pembentukannya

tidak

memenuhi

kete ntuan

yang

berlaku sehingga mengabulkan permohonan peninjauan kembali, kedua, asas Nebis In Idem tidak

berlaku

mutlak

karena

belum

adanya

ketentuan

baru

yang

mengatur

asas

Nebis In Idem secara tegas dalam perkara perceraian . Saran yang

bisa disumbangkan ini adalah hendaknya pemberlakuan asas Nebis In Idem diteliti lebih lanjut bagi ha kim bukan hanya dalam kasus perceraian yang mengandung asas N ebis In Idem tetapi dalam kasus lain. Dilakukan analisis bagi ilmu hukum y ang mendalam sehingga nantinya mengurangi kemungkinan kasus perceraian yang memberlakukan asas Nebis In Idem.