KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK

Abstract

Perdagangan perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial, politik dan pembangunan, oleh karenanya rencana aksi nasional ini disusun agar menjadi bagian integral dari Strategi Pembangunan Nasional dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Upaya proses yang partisipatif dengan melakukan konsultasi dan meminta masukan dari pemerintah dan anggota masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diharapkan rencana aksi (yang merupakan komitmen masing-masing pihak) dapat dilaksanakan sehingga tercapai hasil yang diharapkan berdasarkan indikator-indikator yang terukur. Akhirnya pelaksanaan rencana aksi nasional ini menuntut komitmen tinggi dari negara dan penyelenggara negara serta seluruh masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.