IMPLEMENTASI UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) TERHADAP PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)

Abstract

Alur-alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ditetapkan sebagai implementasi United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 merupakan hasil Konferensi Hukum Laut III yang diadakan di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS 1982 ini berisi 17 bagian dan 9 annex yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. ALKI ditetapkan untuk memberi hak bagi masyarakat Internasional untuk melintas di perairan kepulauan Indonesia. Penulisan ini meneliti tentang pengaturan ALKI dan dampak yang ditimbulkan adanya penetapan ALKI. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori negara kepulauan dimana suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau. Sedangkan gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya. Penulisan ini mempergunakan cara berpikir deduktif dengan menggunakan hukum normatif. Pengaturan ALKI dalam pelaksanaannya sering timbul berbagai pelanggaran / kasus keamanan di sepanjang ALKI. Pelanggaran / kasus tersebut dapat berupa gangguan terhadap kapal-kapal pengguna ALKI yang mengalami perompakan atau bahaya navigasi, pelanggaran peraturan dan undang-undang oleh kapal-kapal pengguna ALKI selama berlayar melintasi ALKI seperti pengambilan sumber daya alam dan kekayaan alam secara ilegal, riset dan survei ilegal, penyelundupan barang komoditas dan imigrasi gelap. Dampak yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya ALKI ditinjau dari aspek yuridis, politis, keamanan dan kesejahteraan.