Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti Testimonium De Auditu sebagai Dasar Putusan Bebas pada Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks)

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga minim saksi yang melihat atau mendengar langsung peristiwa pidana tersebut. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, di mana Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi bersifat de auditu dan tidak cukup membuktikan dakwaan, meskipun terdapat Visum et Repertum yang menunjukkan tanda penetrasi serta keterangan saksi dan ahli yang menguatkan dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum, yaitu kesesuaian putusan bebas tersebut dengan fakta-fakta di persidangan, dan rekonstruksi kedudukan keterangan saksi testimonium de auditu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai pembuktian dan kedudukan keterangan tidak langsung. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesungguhnya saling bersesuaian, yakni keterangan Anak Korban bersesuaian dengan keterangan saksi lain serta didukung Visum et Repertum dan keterangan Ahli, namun Majelis Hakim tidak menilainya secara utuh sebelum menyatakan unsur persetubuhan tidak terpenuhi, sehingga putusan bebas dinilai tidak bersesuaian dengan fakta persidangan. Mengenai kedudukan testimonium de auditu, keterangan tersebut pada prinsipnya bukan alat bukti sah menurut KUHAP lama, namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas pemaknaan saksi, keterangan de auditu dapat bernilai sebagai bahan pembentuk alat bukti petunjuk. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kedudukan tersebut disusun kembali dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g dan huruf h, meskipun rekonstruksi ini dinilai penulis belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan anak korban. Hakim yang memeriksa perkara kekerasan seksual terhadap anak perlu menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh, menguji konsistensi keterangan, dan berpijak pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional. Kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, diperlukan penguatan pedoman operasional mengenai pemanfaatan keterangan tidak langsung dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, termasuk standar persesuaian dengan bukti medis-psikologis serta pemeriksaan yang ramah anak.