FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KUDETA MILITER THAILAND TERHADAP PERDANA MENTERI THAKSIN SHINAWATRA

Abstract

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai “faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya kudeta militer Thailand atas Perdana Menteri Thaksin Sinawatra?”. Dalam analisa yang telah penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta militer Thailand atas Perdana Menteri Thaksin Sinawatra. Pertama, kudeta militer terjadi dikarenakan munculnya krisis politik pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra yang tidak kunjung selesai dan meresahkan masyarakat. Kebuntuan politik yang terjadi ditandai dengan maraknya demonstrasi antara kubu pro-Thaksin dan anti-Thaksin dikhawatirkan akan membawa bangsa Thailand dalam perpecahan. Sebagaimana diketahui bahwa hanya ada dua kekuatan yang mampu menandingi Thaksin, yaitu Raja dan militer. Karena Raja menolak untuk menunjuk seorang Perdana Menteri untuk menggantikan PM Thaksin, maka militer segera bertindak dengan mengkudeta PM Thaksin untuk mengakhiri kebuntuan politik yang terjadi di Thailand. Kedua, sistem pemerintahan yang ada di Thailand yang memberikan celah kepada militer untuk campur tangan dalam kehidupan politik, hal ini terkait dengan posisi Raja dalam sistem pemerintahannya. Posisi Raja di Thailand berada di atas konstitusi. Rakyat Thailand percaya bahwa Raja Thailand merupakan utusan Dewa yang ada di muka bumi. Didalam konstitusi Thailand, disebutkan bahwa Raja adalah kepala negara dan panglima angkatan perang. Didalam konstitusi juga disebutkan bahwa pribadi Raja adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Dari dua ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Raja Thailand merupakan lambang dari eksistensi bangsa dan negara Thailand. Raja merupakan kepala negara yang karena kedudukannya menjadi simbol bangsa dan negaranya. Maka dari itu, Raja bukanlah kepala pemerintahan yang bisa berbuat salah. Hal itu akan bertentangan dengan kedudukannya yang suci dan tidak dapat diganggu gugat. Disini dapat dilihat bahwa 83 dalam pemerintahan Thailand, Raja adalah segalanya. Dalam kaitannya dengan kudeta militer Thailand, militer diketahui merupakan kelompok yang dekat dengan Raja. Ketika Raja Bhumibol memberikan restunya atas kudeta yang dilakukan oleh militer Thailand terhadap PM Thaksin, maka kudeta seperti mendapatkan legalitas dari hukum yang berlaku di Thailand. Militer seakan mendapatkan justifikasi atas kudeta yang dilakukannya, karena Raja telah memberikan restunya. Hal ini dikarenakan kebijakan PM Thaksin yang hampir selalu bertentangan dengan kemauan Raja Bhumibol. Beredarnya desas-desus mengenai The Finland Plot yang membahayakan keberlangsungan monarki konstitusional di Thailand juga menjadi pertimbangan pihak militer sebagai pelindung monarki. Faktor pendorong ketiga yaitu usaha campur tangan yang dilakukan oleh PM Thaksin terhadap reshuffle militer tahunan membuat militer memutuskan untuk melakukan kudeta terhadapnya. Pihak militer merasa Thaksin sudah kelewatan karena berusaha untuk mencampuri urusan internal pihak militer dengan mempromosikan pengikut setianya untuk menempati posisis penting di Angkatan Darat agar posisinya sebagai Perdana Menteri tetap bisa terjaga. Keinginan implisit Thaksin inilah yang pada akhirnya terbaca oleh militer dan ditindaklanjuti dengan melakukan kudeta.