Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 40040-40059 of 40081
-
Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia (studi putusan nomor: 26/PDT/2018/PT.EDG)
(2020-03-03)Perusahaan leasing atau sewa guna usaha mempunyai kegiatan utama yang bergerak di bidang pembiayaan, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal yang diinginkan oleh calon nasabah. Didalamnya terdapat perjanjian ... -
WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011)
(2013-12-04)Pihak-pihak yang terkait dengan putusan MANo. 2394 K/Pdt/2011 Muhammad Tamzil Redhani atau disebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan H Umar atau disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Kasus ... -
WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011)
(2013-12-05)Pihak-pihak yang terkait dengan putusan MANo. 2394 K/Pdt/2011 Muhammad Tamzil Redhani atau disebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan H Umar atau disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Kasus ... -
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah (Studi Putusan Nomor 26/pdt.g/2015/pn.bdw) The Breach of Achievement in Investment With an Order Loans of Capital Loans (Study of Decision Number 26/Pdt.g/2015/Pn.bdw)
(Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2019, 2019-12-20)Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama bisnis. Perjanjian yang dilakukan ... -
WASTAFEL OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR PIR ( Receiver) YANG BERBASIS MIKROKONTROLLER MENGGUNAKAN SENSOR PIR (Passive YANG BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA 8535
(2013-12-16)Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dilakukan di dalam dan di luar rumah, bahkan aktifitas tersebut tidak lepas dari keberadaan wastafel dimana saja kita berada pasti akan menemui wastafel. Alat ini merupakan ... -
WATERMARKING CITRA MENGGUNAKAN DISCREATE WAVELET TRANSFORM DAN ERROR DETECTION CORRECTION PADA MATLAB
(2018-11-19)Watermarking merupakan teknologi untuk memberikan dan menentukan hak otentikasi terhadap suatu karya (Felyana, 2013) seperti foto dan video. Berbagai masalah dapat muncul dengan produk tersebut contohnya penggandaan, ... -
WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
(2014-03-21)Tipe penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ... -
Wewenang Bupati Bondowoso dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
(2019-06-08)Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung-jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan ... -
WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(2013-12-05)Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik merupakan gambaran suatu keberhasilan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Kesehatan masyarakat ... -
WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(2014-01-29)Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik merupakan gambaran suatu keberhasilan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Kesehatan masyarakat bisa ... -
WEWENANG CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2014-10-29)Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan ... -
Wewenang Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan the Authority and Efforts of Jember Government to Preserving Cultural Heritage Based on the Laws and Rules
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, 2020-01-20)Dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember terdapat beberapa wewenang yang ada dalam melaksanakan pelestarian, Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan ... -
Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(FAKULTAS HUKUM, 2020-11-11)Wewenang Desa sebagaimana tercantum didalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain terkait dengan kewenangan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan ... -
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Usulan Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (md3)
(2018-08-03)Pemberhentian Kepala Daerah Oleh DPRD merupakan bentuk konsekuensi Kepala Daerah kepada DPRD dimana Kepala Daerah tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana mestinya. Pada dasarnya dari contoh kasus ... -
Wewenang Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa
(Fakultas Hukum, 2019-12-19)Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang mana kepala desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa didalam menjalankan sistem pemerintahan desa bahwasanya dibantu oleh perangkat desa. ... -
Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela
(2020)Kepala Desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yakni dengan cara melakukan musyawarah Desa yang melibatkan berbagai elemen, diantaranya Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat/warga. Dalam musyawarah Desa ... -
WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
(2017-01-31)Banyaknya wewenang yang didapatkan oleh DPR membuat pentingnya menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR supaya wewenang yang dimiliki oleh DPR bisa digunakan dengan baik dan benar dan tidak disalahgunakan. Untuk ... -
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015
(2018-07-04)dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pemerintah melakukan pembangunan utamanya dibidang ekonomi dengan cara ... -
WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT
(2015-11-28)Organisasi masyarakat yang biasa disingkat Ormas sudah ada sejak masa pra kemerdekaan dan masa orde baru. Pada masa orde baru negara dituduh ikut campur tangan terhadap ormas untuk menjaga stabilitas rezim politik pada ... -
WEWENANG PETUGAS PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
(2014-01-22)Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara dalam ketentuan pasal 23A Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan pajak dan pungutan layang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan ...