Kebijakan Moneter dan Keuangan Digital Inklusif di Provinsi Terpilih Indonesia

Abstract

Inklusi keuangan dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan, mengurangi kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Hadirnya sistem keuangan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada individu dan bisnis untuk mendapatkan produk dan layanan keuangan yang mudah dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan, yaitu transaksi, pembayaran, tabungan, dan kredit (Kim, 2013; Makhija & Chacko, 2021; Öner et al., 2022). Ini telah mengubah dampak pada tingkat awal seperti menyebarkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan keuangan, memberikan peluang investasi, membantu masyarakat memperlancar konsumsi terhadap shock, dan memberdayakan perempuan. Semua dampak awal ini mengarah pada hasil ekonomi yang lebih tinggi, yaitu keluar dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengarahkan ekonomi ke jalur pembangunan. Dengan demikian, pembuat kebijakan di seluruh dunia telah mengejar inklusi keuangan sebagai tujuan kebijakan utama. Dalam perkembangan inklusi keuangan di setiap negara, akses ke teknologi digital memberikan jangkauan layanan keuangan yang lebih luas seperti perbankan online, mobile banking dll. Teknologi tersebut telah menghasilkan beberapa produk yang kita kenal seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) , internet banking, mobile banking, e-wallet, serta kartu kredit dan debit. Hal ini memberikan beberapa manfaat seperti transaksi keuangan yang lebih mudah dan terjangkau dibanding perbankan tradisional. Layanan keuangan digital ditawarkan sebagai jawaban terkait uang untuk meningkatkan pertimbangan moneter (Michelle, 2016). Inklusi keuangan menjembatani kesenjangan antara uang tunai dan pembayaran digital. Pelanggan terhubung ke sistem pembayaran digital, sehingga dapat mentransfer uang secara instan dan murah ke teman, keluarga, dan kolaborasi bisnis (Radcliffe & Voorhies, 2012). Secara umum, hubungan antara inklusi keuangan dan kebijakan moneter dapat terjadi karena inklusi keuangan meningkatkan akses ke layanan keuangan; akses ke layanan keuangan meningkatkan permintaan agregat dan investasi; permintaan agregat dan investasi menjadi lebih sensitif terhadap kebijakan moneter melalui peningkatan elastisitas suku bunga pinjaman. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan menawarkan kumpulan simpanan yang lebih kuat, memberikan ketahanan yang lebih besar kepada bank dalam menghadapi shock keuangan. Ringkasnya, hubungan antara inklusi keuangan dengan kebijakan moneter terletak pada instrumen suku bunga dalam mengatur perekonomian. (Qori’ah et al., 2020; Mbutor, 2013). Kebijakan moneter untuk mempengaruhi suku bunga akan efektif dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara inklusi keuangan digital terhadap kebijakan moneter di provinsi terpilih Indonesia dengan menggunakan metode Panel Least Square(PLS). Penggunaan metode PLS dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel inklusi keuangan digital terhadap kebijakan moneter di provinsi terpilih Indonesia. Variabel bioekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel jumlah ATM, jumlah DPK, jumlah EDC, dan jumlah uang elektronik. Penggunaan metode PLS diperoleh temuan bahwa terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan moneter yaitu jumlah ATM dan DPK. Sementara untuk variabel jumlah EDC dan jumlah jumlah instrumen uang elektronik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan moneter di provinsi terpilih Indonesia.