Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Layanan Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi

Abstract

Kasus kejahatan digital (cybercrime) yang menggunakan perkembangan teknologi dan informasi merupakan salah satu dari adanya dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada BPJS Kesehatan yang merupakan Badan Hukum Milik Negara yang terkena dampak dari adanya kejahatan cybercrime sehingga berakibat pada bocornya data pribadi peserta pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan. Sehingga penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan atas kebocoran data pribadi yang terjadi pada ratusan juta data pribadi milik peserta BPJS Kesehatan yang dihimpun dan dikelola oleh BPJS Kesehatan, serta mengkaji terkait penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan saat mengalami kebocoran data pribadi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif (Legal Research) yaitu penelitian hukum yang dijalankan dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk menarik pemahaman terkait hubungan ilmu hukum dengan hukum positif yang berlaku. Selain itu, didalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Kajian Pustaka dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) sub pokok bahasan. Pertama, mengenai perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum; Kedua, mengenai konsumen yang terdiri dari pengertian konsumen, hak-hak konsumen serta kewajiban konsumen; Ketiga, mengenai Pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan yang terdiri dari pengertian Pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan, serta hak dan kewajiban Pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan; Keempat, mengenai BPJS Kesehatan yang terdiri dari pengertian BPJS Kesehatan dan tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan; Kelima, mengenai Data Pribadi yang terdiri dari pengertian data pribadi, ruang lingkup data pribadi dan perlindungan data pribadi. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Pertama, bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan menggunakan teori perlindungan hukum menurut M.Isnaeni yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal dengan BPJS Kesehatan selaku pengendali data pribadi telah gagal melindungi data pribadi milik peserta BPJS Kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat kebocoran data pribadi peserta yang terjadi serta dapat melindungi hak-hak peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER xiv tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data. Kedua, upaya penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan konsumen pengguna layanan jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat terjadi kebocoran data pribadi adalah dengan melakukan pengaduan melalui aplikasi mobile JKN. Serta, dilanjutkan proses penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi melalui dua jalur yang dapat ditempuh yaitu jalur litigasi ataupun non litigasi dengan tujuan agar data pribadi dapat memperoleh perlindungan dengan baik. Saran yang dapat penulis berikan yaitu Pertama, Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penghimpun dan pengendali data diharapkan untuk meningkatkan perhatian yang lebih serius dalam menyikapi adanya kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh BPJS Kesehatan dengan terus melakukan upgrade dan peningkatan pada bagaian keamanan data agar BPJS Kesehatan memiliki perlindungan data dan keamanan server yang lebih baik dan tidak terulang kembali kasus kebocoran data pribadi suatu saat nanti dan aman dari adanya pengaksesan data yang tidak sah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kedua, Kepada peserta pengguna layanan jasa BPJS Kesehatan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukan pengumpulan data pribadi serta memiliki kesadaran bahwasannya data pribadi merupakan data yang berisifat privat dan harus dilindungi kerahasiaannya. Serta, mengusahakan hak-haknya terpenuhi terutama hak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan serta tidak takut untuk melaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang apabila terjadi kebocoran data pribadi yang disebabkan karena pencurian data maupun pengaksesan yang tidak sah dari oknum yang tidak bertanggungjawab.