Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Abstract

Transformasi digital telah mengubah interaksi sosial dan ekonomi, termasuk di bidang hukum. Sertifikasi elektronik menjadi krusial untuk menjamin keabsahan dan keamanan transaksi elektronik. Notaris, sebagai pejabat umum, diberikan kewenangan sebagai otoritas pendaftaran dalam sertifikasi elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Namun, implementasi kewenangan ini menghadapi tantangan regulasi, terutama karena keterbatasan akses notaris terhadap data kependudukan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Disharmoni regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat efektivitas sertifikasi elektronik, dan mengancam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.