Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Abstract

Indonesia adalah negara dengan pasar keuangan mikro yang paling bervariasi di dunia yang menyediakan layanan berbasis tradisional dan juga syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan mikro (LKM) formal. Sementara BPR beroperasi dengan sistem konvensional, BPRS menawarkan produk-produk dan layanan yang sesuai syariah. Keduanya menghadapi tantangan serupa, yaitu untuk melayani nasabah pembiayaan mikro dan berkewajiban menutupi pengeluaran perusahaan agar dapat terus beroperasi. Sebagai LKM formal, aspek keberlanjutan keuangan berkaitan dengan profitabilitas, sedangkan tujuan sosial (pengembangan masyarakat) menunjukkan komitmen organisasi untuk mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, keputusan struktur modal perusahaan diharapkan berpengaruh terhadap kinerja dan posisi keuangan sebagaimana temuan Modigliani dan Miller (1958, 1963). Keberlanjutan keuangan menunjukkan lancarnya operasional suatu lembaga keuangan ditandai dengan peningkatan profitabilitas serta likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi kebangkrutan. BPRS sebagai bank syariah yang ramah pelaku usaha mikro berkewajiban mencapai keberlanjutan keuangan dan diharapkan dapat terus berinovasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan pada BPRS, seperti pembiayaan murabahah, mobilitas tabungan, rasio utang-aset, pembiayaan bermasalah, biaya pelatihan, dan ukuran. Data dikumpulkan dari Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan teknik regresi berganda. Data diambil sejak bulan Januari 2014-November 2023 secara agregat pada setiap bulannya dan menghasilkan 119 unit observasi. Hasil menunjukkan bahwa: (1) mobilitas tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, (2) pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan; (3) biaya pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, (4) ukuran aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, sedangkan (5) pembiayaan murabahah dan (6) rasio utang terhadap aset tidak mempengaruhi keberlanjutan keuangan. Dengan demikian, manajer pembiayaan BPRS dapat meninjau ulang kebutuhan pendanaan yang lebih dekat dengan karakteristik nasabah serta menawarkan produk ekuitas yang berbasis bagi hasil, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini agar manajemen tidak hanya terpaku pada piutang murabahah dan masyarakat dapat mengenal variasi produk pembiayaan lainnya. Dalam hal kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dapat memperkirakan kebutuhan pembiayaan nasabah dengan melakukan inovasi produk terkini sesuai kebutuhan.