Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Hasil Penggilingan Padi (Studi Kasus CV. RS pada KKP Zainal Arifin)

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sistem pemungutan PPN di Indonesia yaitu self assessment system,artinya PKP bertanggungjawab untuk menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang. Fasilitas PPN dibebaskan diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2022. Berdasarkan UU HPP Pasal 16B tujuan pemberian fasilitas PPN dibebaskan adalah untuk mendukung tersedianya barang atau jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Dalam hal ini, fasilitas PPN dibebaskan dikenakan pada bekatul, menir, dan beras. PPN Besaran Tertentu merupakan mekanisme pengenaan PPN khusus untuk penyerahan tertentu yang dilakukan oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu. PMK Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu menjelaskan bahwa salah satu komoditas tanaman pangan yang termasuk dalam besaran tertentu yaitu sekam.