Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Mewujudkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Abstract

Pemerintah Desa adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dalam pengelolaan wilayah di tingkat desa. Pemerintah mengalokasikan sebagian besar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menunjang pembangunan desa di seluruh wilayah Indonesia. Kenyataannya, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dilakukan untuk pembangunan desa, terbukti dari beberapa kasus korupsi dana desa yang masih ada diranah pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa harus disertai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada Permendagri No.20 Th 2018. Asas ini diwujudkan melalui sistem pengendalian internal pemerintah yang dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan spip dalam mencapai asas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi spip sudah dilakukan mulai dari unsur (1)lingkungan pengendalian yang terdiri penegakan integritas, struktur organisasi sesuai kebutuhan, pengelolaan sdm, (2)penilaian risiko, (3)kegiatan pengendalian terdiri dari pembinaan sdm, pembatasan akses, (4)informasi dan komunikasi terdiri dari sistem pengaduan, (5)pemantauan. Asas pengelolaan keuangan desa juga sudah terimplementasi mulai dari akuntabilitas, transparansi, partisipatif, hingga tertib dan disiplin anggaran. Evaluasi penerapan spip Desa Wringintelu masih berada pada level rendah sehingga pada perwujudan asas pengelolaan keuangan desa penerapannya juga masih kurang. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kebijakan yang ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah Desa Wringintelu, dan kurangnya pemahaman manajemen risiko. Disisi lain asas partisipatif masyarakat juga dinilai kurang kritis dan ikut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah melalui penetapan kebijakan secara tertulis.