Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli secara Daring melalui Media Sosial TikTok (TikTok Shop)

Abstract

Salah satu bentuk perbuatan hukum di media sosial adalah jual-beli yang termasuk kedalamnya suatu perikatan dan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak. Berbagai isu atau masalah hukum mengenai berbagai aspek aktivitas jual-beli yang dilakukan didalam aplikasi media sosial seperti penipuan, informasi palsu, perlindungan konsumen, hingga perbuatan wanprestasi yang menjadi perhatian berbagai pihak di Indonesia. Berbagai isu atau masalah hukum mengenai berbagai aspek aktivitas jual-beli yang dilakukan didalam aplikasi media sosial seperti penipuan, informasi palsu, perlindungan konsumen, hingga perbuatan wanprestasi yang menjadi perhatian berbagai pihak di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada akhir tahun lalu, terdapat akun penjual daring yang berjualan di fitur TikTok Shop terancam akan selamanya diblokir jika terbukti jelas telah menipu calon pembelinya. Salah satu contoh kasus nyata yang terjadi adalah ketika seorang konsumen membeli sebuah rice cooker namun yang datang hanya berupa kertas yang dibungkus. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena dapat sangat merugikan konsumen. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengkaji mengenai pembahasan atau persoalan tentang karakteristik jual-beli secara daring melalui media sosial TikTok (TikTok Shop), bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami perbuatan wanprestasi oleh pihak Pelaku Usaha dalam transaksi jual-beli melalui media sosial TikTok (TikTok Shop), serta bentuk pertanggungjawaban yang diberikan media sosial TikTok sebagai Pihak PSE TikTok Shop terhadap Pelaku Usaha yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui maksud serta menjawab permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yakni peraturan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deduktif. Hasil dari penelitian ini pertama, TikTok Shop sebagai social commerce memiliki karakteristik memiliki algoritmanya sendiri, mengandalkan konten lokal, hingga menggunakan program TikTok Affiliate. Social commerce itu sendiri terdiri dari empat karakteristik yakni, penjual bersifat individual dibandingkan perusahaan atau organisasi, penjual mengorganisir produk pada toko online personal, penjual dimungkinkan untuk hyperlink antara toko yang dimiliki, serta insentif pada social commerce didasarkan pada pembayaran komisi penjualan yang ada di tokonya tersebut.. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam media sosial TikTok (TikTok Shop) berbentuk perlindungan hukum secara internal. Perlindungan internal berasal dari klausula baku pada kontrak yang terdapat pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak media sosial TikTok sebagai pihak PSE TikTok Shop terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen adalah pemberian komplimen kepada pihak konsumen dan penonaktifan akun bisnis pihak pelaku usaha yang digunakan sebagai platform berjualan atau bisnis sebagai bentuk sanksi hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan yakni, seyogyanya pihak TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dalam hal ini adalah penyelenggara social commerce TikTok Shop memberikan layanan dan kepastian hukum kepada pengguna yang lebih baik kedepannya sebagaimana melihat karakteristik yang ada pada fitur TikTok Shop yang berbeda dengan platform bisnis secara daring lainnya sehingga mampu memberi rasa keamanan dan kenyamanan pada masyarakat, bahkan mampu memberi dampak positif secara signifikan pada perkembangan aspek ekonomi dan bisnis di Indonesia. Seyogyanya pihak TikTok hendaknya lebih selektif dan ketat dalam hal perizinan berjualan dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan wanprestasi. Penguatan lembaga perlindungan konsumen oleh pemerintah juga diperlukan dikarenakan zaman ini sengketa yang berkaitan dengan konsumen dalam suatu media sosial seperti TikTok Shop memerlukan perhatian lebih khusus agar pihak konsumen terjamin dan terpenuhi hak-haknya untuk dilindungi. Seyogyanya pihak konsumen memiliki ketelitian, selektif, cerdas, kesadaran yang tinggi dalam hal pembelian suatu barang atau produk dalam transaksi jual-beli di TikTok Shop agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang dapat menyebabkan kerugian. Pihak pelaku usaha seharusnya selalu mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta kontrak yang telah disepakati agar tidak menimbulkan berbagai macam kerugian terhadap konsumen dan dirinya sendiri dalam hal menodai citra baiknya.