Kebijakan Pemerintahan Orde Baru: Penyelesaian Masalah Etnis Tionghoa melalui Asimilasi Pendidikan di Indonesia Tahun 1967-1998

Abstract

Kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa di Indonesia melalui asimilasi pendidikan oleh pemerintah Orde Baru merupakan kebijakan pembauran golongan Tionghoa dan golongan pribumi ke dalam kehidupan bangsa Indonesia melalui sekolah nasional dan sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghilangkan jarak serta sentimen-sentimen negatif yang selama ini memicu munculnya aksi rasial anti Tionghoa di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa latar belakang pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa melalui asimilasi pendidikan di Indonesia tahun 1967-1998?; (2) bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Orde Baru dalam menyelesaikan masalah etnis Tionghoa melalui asimilasi pendidikan di Indonesia tahun 1967-1998?; (3) bagaimana dampak kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa melalui asimilasi pendidikan di Indonesia tahun 1967-1998?. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menganalisis masalah yang terdapat pada rumusan masalah dan memberi manfaat bagi peneliti, masyarakat luas, pemerintah dan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik (proses pengumpulan sumber untuk memperoleh data, materi dan evidensi sejarah), kritik (proses penulisan mencari kebenaran informasi pada suatu sumber dengan cara melakukan kritik ekstern dan kritik intern), interpretasi (proses mengkaitkan fakta-fakta sejarah agar dapat diberi makna) dan historiografi (proses menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tertulis). Historiografi yang dilaksanakan disokong dengan pendekatan sosiologi politik dan teori kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah (1) latar belakang dikeluarkannya kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa melalui asimilasi pendidikan pada masa Orde Baru disebabkan oleh sentimen anti Tionghoa yang muncul sejak masa kolonial Belanda sebagai akibat dari kebijakan untuk memisahkan hubungan golongan Tionghoa dan masyarakat pribumi. Adanya sentimen anti Tionghoa sering memicu terjadinya peristiwa rasial terhadap golongan Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut mendorong munculnya perdebatan di kalangan Tionghoa peranakan mengenai konsep penyelesaian masalah etnis Tionghoa yaitu melalui konsep integrasi dan konsep asimilasi. Pasca peristiwa G30S 1965, terjadi aksi-aksi rasial dan penutupan sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia yang menyebabkan anak-anak Tionghoa tidak memperoleh pendidikan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa dengan memakai konsep asimilasi di bidang pendidikan; (2) implementasi kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa melalui asimilasi pendidikan dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPK) sebagai suatu proyek percobaan. Dikarenakan proyek SNPK mengalami banyak kendala, pelaksanaan asimilasi kemudian dilanjutkan melalui Sekolah Pembauran. Dalam proses pelaksanaanya, sekolah pembauran juga mengalami berbagai hambatan yang meliputi biaya, lokasi sekolah, situasi lingkungan sekolah, faktor-faktor psikologis dan lain sebagainya; (3) dampak kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa melalui asimilasi pendidikan menyebabkan berubahnya struktur pendidikan golongan Tionghoa di Indonesia, memudarnya identitas ketionghoaan dalam diri pelajar Tionghoa, berubahnya orientasi pelajar Tionghoa pada bangsa Indonesia dibandingkan negeri leluhurnya, dan meningkatnya hubungan sosial antara pelajar Tionghoa dan pelajar pribumi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penyelesaian masalah etnis Tionghoa melalui asimilasi pendidikan memberikan dampak terhadap memudarnya jarak dan perbedaan yang tajam diantara golongan Tionghoa dan pribumi walaupun tidak sepenuhnya berhasil menyelesaikan masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Sentimen anti Tionghoa kembali terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998.