Prosedur Pencairan Dana Belanja Modal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember

Abstract

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan masa berlaku satu tahun yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN merupakan gambaran pendapatan dan belanja negara selama satu tahun yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap perkembangan perekonomian nasional. Sehingga dalam penyusunan APBN harus realistis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan dan juga harus dikelola dengan sangat hati-hati. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, menyalurkan pembiayaan atas beban negara, serta penerirnaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, instansi pemerintah memerlukan dana untuk kelancarannya yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan asset dan asset lainnya yang menambah nilai asset tetap yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja modal memiliki peran yang penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Belanja modal tersebut dianggarkan untuk sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Peningkatan alokasi belanja modal seperti peralatan, bangunan, dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi juga produktivitas perekonomian.