| dc.description.abstract | Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Salah satu instansi yang berada di Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pamekasan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan pelayanan publik salah satunya pelayanan pembuatan e-KTP. Namun, keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pada bagian pelayanan dan keterbatasan jumlah alat, tetapi pelayanan tetap diusahakan dengan maksimal. Alur pembuatan e-KTP juga sesuai dengan prosedur yang mudah dipahami oleh pengguna layanan, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan ketika mengurus. Hanya saja waktu penyelesaian itu cukup lama bagi masyarakat yang menunggu gilirannya. Namun, dalam kedisiplinan didapatkan petugas yang masih datang terlambat dan hal ini masih belum adanya sanksi untuk petugas yang sering datang terlambat, hanya teguran saja. Walaupun ada petugas yang datang terlambat, tetapi kadang pelayanan e-KTP ini masih melayani lebih dari jam kerja maksimal jam 16.00 WIB.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan positivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis data Miles and Huberman. Sedangkan untuk uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil observasi dan wawancara dari narasumber untuk menggambarkan profesionalisme aparatur sipil negara dalam pelayanan pembuatan e-KTP di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan yang mencakup empat tolak ukur menurut Siagian (2009) yaitu mutu tinggi, waktu yang tepat, kecermatan, dan prosedur yang mudah dipahami. Mutu tinggi dapat dilihat dari pengetahuan dan keterampilan dari aparatur dapat dikatakan cukup baik karena sebelum ditugaskan, petugas diberikan pelatihan untuk melatih kemampuan dan keterampilan untuk mengoperasikan alat perekaman yang akan digunakan untuk melayani masyarakat. Namun, pada ketepatan waktu masih banyak masyarakat yang mengeluhkan waktu penyelesaian e-KTP, padahal pada kenyataannya hal tersebut masih dapat dikatakan wajar karena dalam standar pembuatan e-KTP waktu penyelesaian yaitu 5 hari. Disisi lain, ketepatan waktu juga terkait dengan kedisiplinan petugas dimana di lapangan masih terdapat petugas yang datang terlambat dan tanpa sanksi tegas, hanya teguran saja. Walaupun ada petugas yang datang terlambat, tetapi kadang pelayanan e-KTP ini masih melayani lebih dari jam kerja maksimal jam 16.00 WIB. Kecermatan dan prosedur sudah dapat dikatakan baik karena sudah berbasis database dan prosedur yang mudah bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu peningkatan profesionalisme aparatur dengan memperhatikan hal-hal tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai melalui penyesuaian kualifikasi aparatur sipil dengan tugas dan fungsinya, peningkatan pengawasan terhadap disiplin aparatur, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pengembangan motivasi aparatur. | en_US |
