Analisis Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Mengedarkan Psikotropika ( Studi Putusan Nomor 218/Pid.Sus/ 2020 / PN Smn )

Abstract

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim hendaknya dapat memberikan kepastian hukum, manfaat hukum, dan yang paling utama adalah keadilan. Penerapan pasal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dapat berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Ketika pasal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada diterapkan, hal ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak objektif dan tidak akurat sehingga dapat mengakibatkan terdakwa dihukum dengan ketidakadilan, atau bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum. Pertimbangan yang disusun oleh hakim harus berdasarkan pada alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang berupa bukti fisik, keterangan saksi, ahli, atau dokumen-dokumen terkait. Ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo. SEMA No.7 Tahun 2012 apabila dihubungkan dengan Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Smn terdapat ketidaksesuaian pertimbangan hakim, dimana hakim hanya mempertimbangkan dan membuktikan Pasal 62 UU Psikotropika. Maka atas dasar tersebut hakim seharusnya mempertimbangkan semua pasal yang didakwakan JPU terhadap terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Selanjutnya Dakwaan yang berbentuk Kombinasi alternatif kumulatif merupakan strategi dakwaan penuntut umum dengan mengajukan beberapa alternatif tuduhan yang saling berkaitan sebagai bentuk dakwaan atas tindakan atau kejadian yang dapat menjadi dasar hukum bagi terdakwa untuk dinyatakan bersalah sehingga memberikan fleksibilitas bagi Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Penuntut Umum dapat memperkuat kemungkinan dakwaan setidaknya salah satu tindakan yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan. Namun apabila penggunaan dakwaan bentuk kombinasi yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang disusun dalam dakwaan akan mengurangi kejelasan dan kesesuaian antara tindakan yang dituduhkan dengan fakta persidangan. Hal ini dapat membingungkan dan mempersulit proses pengadilan, serta memunculkan keraguan mengenai keabsahan dakwaan yang diajukan.