Analisis Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Tuna Rungu Wicara Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor : 107/Pid.B/2014/Pn.Bko)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meyatakan bahwa kedudukan setiap orang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan. Kedudukan penerjemah bagi terdakwa difabel dalam penyidikan perkara pidana wajib ada baik di luar proses peradilan atau di dalam peradilan, agar proses penyidikan dapat berjalan lancar dalam menemukan bukti-bukti dan menggali informasi dari terdakwa. Namun pada faktanya penyandang difabel seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil baik mereka yang berperan sebagai saksi, korban maupun pelaku kejahatan. Tidak hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak ramah difabel tetapi ketimpangan perlakuan juga disebabkan oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memperlakukan difabel. Sehingga didalam putusan 107/Pid.B/2014/Pn.Bko ditemukan kejanggalan didalam fakta persidangan diamana terdakwanya seorang penyandang disabilitas tuna rungu wicara tidak didampingi oleh pendamping atau penerjemah selama menjalani proses persidangan, terdakwa didakwakan pasal 351 ayat (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan hakim memutus terdakwa penyandang disabilitas yang tanpa didampingi oleh pendamping dan atau penerjemah atau penasehat hukum.