Pemidanaan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng)

Abstract

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh perkembangan korporasi yang memegang peran krusial. Sayangnya, pertumbuhan perekonomian ini berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup yang serius. Dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin merupakan salah satu kejahatan lingkungan yang kerap dilakukan oleh korporasi karena aktivitas industri yang dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana dumping yang dilakukan oleh korporasi PT Papertech Indonesia yang telah dijatuhi pidana karena terbukti melakukan dumping limbah B3 berupa buburan kertas sehingga mencemari Sungai Cilamaya. PT Papertech Indonesia dijatuhi pidana sesuai Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. PT Papertech Indonesia dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp120.000.000 tanpa pidana tambahan. Penelitian ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini yaitu PT Papertech Indonesia, diantaranya adalah kesesuaian pemidanaan PT Papertech Indonesia dengan Asas Pencemar Membayar yang terdapat dalam UU PPLH serta terdapat ketentuan pelelangan aset korporasi untuk mengganti pidana denda yang tidak dibayarkan oleh PT Papertech Indonesia pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng, yang mana belum terdapat pengaturannya dalam UU PPLH, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemidanaan terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/Lh/2021/PN.Sng dengan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH dan mengetahui kesesuaian penjatuhan pelelangan aset sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng dengan ketentuan UU PPLH. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Setelah membedah dan mengkaji pemidanaan terhadap PT Papertech Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana denda sebesar Rp120.000.000 yang dijatuhkan kepada PT Papertech Indonesia belum cukup mampu untuk menjamin adanya pemulihan atas kerusakan yang disebabkan korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan pidana denda tersebut masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hal ini tidak serta merta membuat lingkungan terdampak mendapatkan pemulihan dari denda tersebut. PT Papertech Indonesia juga tidak diberikan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang seharusnya dapat dioptimalkan sebagai penerapan Asas Pencemar Membayar. Berkaitan dengan pidana denda yang diatur dalam UU PPLH, dibutuhkan adanya suatu aturan detail terkait pelaksanaan pidana denda agar tetap menjamin pertanggungjawaban korporasi. Ketentuan pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi berupa perampasan aset korporasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pembaharuan terhadap UU PPLH sehingga kedepannya terdapat kepastian hukum konsistensi dalam menentukan jenis sanksi terhadap perkara yang sama. Demikian juga pengaturan mengenai alternatif jika aset korporasi yang dilelang tidak mencukupi untuk mengganti pidana denda yang telah dijatuhkan dapat menjadi masukan pembaharuan UU PPLH.