Peran Negara pada Masalah Internally Displaced Person IDP terhadap Minoritas Syiah Sampang di Indonesia

Abstract

Peran Negara dalam Masalah Internally Displaced Person (IDP) Terhadap Minoritas Syiah Sampang di Indonesia; Musa Akbar Mustafawi, 150710101532 ; 2022; 69 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Persoalan pengungsi internal, yakni orang-orang atau sekelompok orang yang terpaksa pergi atau meninggalkan tempat tinggalnya, khususnya sebagai akibat dari atau dengan maksud menghindarkan diri dari konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional, tindakan kekerasan yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana alam atau bencana karena tindakan manusia, dan tidak melewati batas-batas wilayah negara yang diakui secara internasional. pada umumnya tidak memperoleh perhatian dari negaranya sendiri, negara lain dan juga masyarakat internasional. Tidak satupun badan internasional termasuk badan-badan yang dalam sistem PBB yang secara khusus bertanggung jawab untuk membantu menangani masalah pengungsi internal. Tujuan penulisan yang berisikan tujuan dari disusunnya skripsi ini sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan metode penelitian yang di gunakan ialah yuridis normatif pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum serta menggunakan analisa bahan hukum deduktif yakni penjelasan yang umum menuju ke penjelasan yang khusus. Bab kedua berisikan Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang pengertian–pengertian yuridis, teori–teori, dan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Uraian dan penjelasan yakni berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) , Pengungsi, hak beragama sebagai hak mutlak. Permasalajan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Apa dasar hukum yang relevan yang dapat digunakan dalam permasalahan IDP Syiah Sampang? (2) Apa yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan IDP Syiah Sampang?. metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini antara lain, terhadap perlindungan hak untuk beragama komunitas penganut ajaran Syiah, negara masih abai terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak beragamanya. Saran, hendaknya badan eksekutif atau legislatif segera untuk merancang undang-undang yang mengatur tentang kehidupan beragama dan merancang undang-undang yang mengatur tentang pengungsi internal. dengan begitu IDP memperoleh akses informasi yang baik, aktif terlibat dalam seluruh proses perencanaan hingga relokasi ataupun pemulangan.