Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020)

Abstract

Perekonomian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah negara. Untuk memaksimalkan perekonomian, berbagai langkah dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif serta efisien yakni dengan adanya persaingan usaha. Dengan adanya persaingan usaha, maka pelaku usaha yang ada di dalamnya akan terus senantiasa mewujudkan tujuannya yakni dengan memaksimalkan laba. Dengan tujuan tersebut banyak pelaku usaha menempuh langkah dengan mengambilalih saham perusahaan. Selain itu dengan mengambilalih saham perusahaan lain dianggap bisa meminimalisir pengeluaran untuk produksi sehingga menghasilkan produk atau hasil yang efisien. Seperti halnya yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd yang mengambilalih saham PT Putra Bongan Jaya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap proses pengambilalihan saham perusahaan terdapat aturan perundang – undnagan yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pelaku usaha. Salah satunya yaitu Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menjelaskan adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain yang mana nilai aset dan nilai penjualannya melebihi batasan jumlah tertentu wajib diberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, KPPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan berhak untuk melakukan tindakan penilaian apakah terdapat atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengambilalihan saham perusahaan. Berdasrakan uraian tersebut, penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dengan rumusan masalah antara lain: (1) Apakah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat?, (2) Apa ratio legis KPPU dalam memberikan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd di dalam Putusan Nomor 18/KPPU-M/2020?. Adapun tujuan dari penelitian berupa penulisan skripsi ini secara umum ialah guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan meraih gelar Sarjana Hukum. Selain itu, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami keterlambatan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Atau tidak serta ratio legis KPPU dalam memberikan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd di dalam Putusan Nomor 18/KPPU-M/2020. Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd kepada KPPU, Taiko Plantations Pte. Ltd telah diputus bersalah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan dihukum dengan sanksi denda administratif sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Putusan tersebut didasarkan pada keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd yang dalam laporannya kurang memahami maksud dari ketentuan UU No.5 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Dalam pelaksanaan pengambilalihan saham tersebut, telah diputuskan bahwasanya tidak adanya dugaan tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena pada proses pengambilalihan saham tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan pada konsentrasi pasar dan tidak terdapat perubahan kekuatan pasar serta tidak terintegrasi secara vertikal. Kemudian ratio legis yang digunakan oleh KPPU sebelum memutus ialah unsur kewenangan KPPU, unsur terpenuhinya niali aset dan nilai penjualan gabungan, unsur batasan waktu dalam melakukan pemberitahuan dan sanksi denda bagi yang melanggar, dan hal – hal lain yang meringankan pelaku usaha dalam penentuan besaran nilai denda yang ditentukan oleh KPPU. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: pertama, Larangan melakukan pengambilaliahn saham yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pelaksanaan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd terbukti tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, dalam meutus perkara putusan Nomor 18/KPPU-M/2020 KPPU menggunakan ratio legis yang dijadikan pertimbangan untuk meberikan sanksi berupa denda administratif kepada Taiko Plantations Pte. Ltd. Selanjutnya terkait saran dari penulisan skripsi ini ialah: Pertama, diperlukan adanya upaya untuk lebih mengedepankan konsultasi (pra notificatin) dalam pedoman pelaksanaan pengambilalihan saham perusahaan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran berupa keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Kedua, dalam pemberian sanksi denda, KPPU harus mempertegas tentang perhitungan besaran denda yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010.