Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. Jaringan ...

Advances in information tecknology and the associated process of globalization have not only increased the possibilities for the perpetration of economic crimes, but have also made the impact of such crime harder to contain. ...

Oleh karena karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini, merupakan kejahatan dengan tanpa menggunakan kekerasan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional, akan tetapi dampak yang ...

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari perkembangan ...

Kebijakan yang hendak memasukan ketentuan pidana ke dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantukan ketentuan ...

Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan pada umumnya, telah menjadikannya sebagai suatu komuditi. Beta tidak, ketika berlangsungnya kampanye partai politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil ...

Kaitannya dengan upaya mengembangan dunia perbankan, maka unsur kepercayaan masyarakat ini, harus benar-benar dapat dijaga oleh pengelola bank. Apalagi dalam transaksi modern dewasa ini tidak ada lagi yang dilakukan secara ...

Kejahatan di bidang perbankan, merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi (kejahatan ekonomi) di mana, baik bank sebagai sasaran dan sarana untuk melakukan kejahatan maupun kejahatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri ...

Trading transaction by internet has played an important role in international trading and influenced economics and balance of payments of a certain state. However, beside all of excess and benefit from internet, using the ...

Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun ...