Hubungan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Kepatuhan Akses Pelayanan Kesehatan ODGJ Pasung di Kabupaten Blitar

Abstract

Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan jumlahnya masih tinggi di Indonesia. Di Jawa Timur jumlah kasus pasung yang tercatat di data e-pasung sebanyak 2.558 jiwa. Salah satu faktor keluarga melakukan pemasungan pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa adalah keterbatasan biaya untuk pengobatan sehingga pengobatan ODGJ ke fasilitas kesehatan ditangguhkan. Pemerintah dalam hal ini sudah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan psikofarmaka pada ODGJ sampai level puskesmas. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk perawatan bagi ODGJ. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama nasional yang melaksanakan upaya promotif dan preventif telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selaku badan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan guna mencapai kualitas kesehatan yang optimal. Dengan adanya kerjasama tersebut, seharusnya dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ Pasung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepemilikan jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan kepatuhan akses pelayanan kesehatan ODGJ Pasung di Kabupaten Blitar. Rancangan penelitian ini adalah non eksperimental dengan desain observasional analitik dengan pendekatan retrospective cohort study. Teknik sampling menggunakan total sampling. Sampel digunakan berjumlah 50 ODGJ Pasung. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa data kohort pasung bulan Januari – Maret 2020. Analisis univariat disajikan dalam bentuk persentase. Analisis bivariat menggunakan uji point biseral correlation. Ha diterima apabila hasil t obs ≥ t critical. Hasil penelitian menunjukan bahwa ODGJ Pasung yang memiliki JKN dan tidak memiliki JKN mempunyai jumlah dan persentase yang sama yaitu 25 jiwa (50%). Nilai tengah dari item jumlah kunjungan ODGJ Pasung ke Puskesmas pada bulan Januari-Maret 2020 sebanyak 2 kali kunjungan. Nilai yang sering muncul yaitu 0 artinya mayoritas ODGJ pasung atau sebanyak 30% ODGJ pasung tidak pernah mengakses pelayanan kesehatan selama 3 bulan. Minimal kunjungan ODGJ pasung ke pelayanan kesehatan sebanyak 0 kali kunjungan. Sedangkan maksimal kunjungan ODGJ pasung ke pelayanan kesehatan sebanyak 7 kali kunjungan selama 3 bulan. Hasil analisis bivariat menggunakan uji korelasi point biseral didapatkan hasil tobs (3,491) > tcritical (2,678) yang berarti Ha diterima. Nilai rpbis sebesar 0,450. Hal ini menunjukan bahwa ada korelasi positif atau hubungan yang positif antara kepemilikan jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan kepatuhan akses pelayanan kesehatan ODGJ Pasung di Kabupaten Blitar yang menunjukan bahwa semakin banyak kepemilikan JKN maka semakin patuh ODGJ Pasung dalam mengakses pelayanan kesehatan. Ketersediaan materi (material asset) berupa finansial akan membantu klien dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Finansial yang rendah akan menyebabkan kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan juga rendah. Hal ini juga berkolerasi dengan tujuan progam pemerintah dalam penyelenggaraan JKN yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan memberikan kemudahan kepada pemilik JKN di semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS yang sesuai dengan kualitas dan biaya. Bagi masyarakat ekonomi ke-bawah akan mendapat subsidi iuran JKN dari negara dan mendapatkan pengobatan dan pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan kepemilikan JKN dengan kepatuhan akses pelayanan kesehatan ODGJ Pasung di Kabupaten Blitar. JKN merupakan salah satu faktor enabling dalam kepatuhan akses pelayanan kesehatan. Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan akses pelayanan kesehatan pada ODGJ Pasung.