Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Putusan 118/Pdt.g/Lh/2016/PN

Abstract

Citizen Lawsuit merupakan gugatan yang menggugat kebijjakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara oleh warga negara yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh kebijakan pemerintah. Dalam bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di propinsi Kalimantan Tengah, masyarakat Kalimantan Tengah dirugikan akibat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang tidak maksimal oleh pemerintah Pusat dan propinsi Kalimantan Tengah. Kerugian tersebut bersifat masif dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H UUD NRI 1945, Pasal 2 dan Pasal 9 (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Tetapi, Citizen Lawsuit dalam praktiknya yang menggunakan hukum acara perdata dianggap tidak sejalan dengan asas hukum acara perdata. Oleh karena itu Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Putusan 3555 K/Pdt/2018)” Permasalahan dalam skripsi ini yaitu legal standing citizen lawsuit dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia; mencari makna perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam gugatan Citizen Lawsuit (studi putusan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk) dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara gugatan Citizen Lawsuit nomor 3555 K/Pdt/2018.yang menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode tipe penelitian yuridis normatif karena permasalahan didalamnya menerapkan kaidah-kaidah hukum positif dalam pembahasan dan penguraiannya. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, non hukum serta analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa citizen lawsuit di Indonesia seharusnya tidaklah menggunakan hukum acara perdata, melainkan menggunakan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan tidaklah sesuai dengan asas hukum acara perdata dan dasar dari gugatan ini yang digugat adalah kebijakan pemerintah yang berdimensi public yang mana dasarnya adalah kepentingan umum hal tersebut sangat berbeda dengan hukum acara perdata yang berdimensi privat. Selain itu perbuatan pemerintah dalam putusan Pengadilan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk dapat diklasifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan kebijakannya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah telah merugikan warga Kalimantan. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan kasasi 3555 K/Pdt/2018 adalah karena hal yang dimintakan pemerintah dalam permohonan kasasi tersebut adalah kewajiban dari pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Saran yang diberikan oleh penulis, pertama, Seyogyanya kedepannya, terkait Citizen Lawsuit yang menggugat suatu kebijakan pemerintah proses penyelesaian sengketa menggunakan Peradilan Tata Usaha Negara. Seyogyanya Pemerintah menormakan Citizen lawsuit dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Tata Usaha Negara yang menambahkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara Citizen Lawsuit; Kedepannya, pemerintah hendaknya lebih aktif dan lebih proaktif dalam melihat kondisi di lapangan terkait penanganan karhutla agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat pembiaran oleh pemerintah di lapangan; Hendaknya kedepannya badan peradilan seperti MA membuat aturan terkait dengan majelis hakim tingkat banding yang mewajibkan hakim tetap memeriksa memori banding. Selain itu kedepannya pada tingkat kasasi juga diberikan dasar kepada hakim agung untuk dapat memeriksa pada tingkat judex factie