PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PELANGGAN TELEKOMUNIKASI SELULER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi seluler sejauh ini masih dilakukan dengan pemberian perlindungan hukum secara preventif. Perlindungan hukum secara preventif ini dirasa kurang efektif karena pada kenyataannya keluhan-keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan masih belum mendapat kepastian akan hak-haknya yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha telekomunikasi seluler jika dalam usahanya merugikan kepentingan konsumen maka ia harus berkewajiban atau berrtanggung jawab yang dapat berupa bertanggung jawab untuk berproduksi dengan baik, bertanggung jawab dalam hal pemberian ganti kerugian, bertanggung jawab untuk berproses hukum, serta bertanggung jawab dalam hal pembuktian. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa telekomunikasi seluler jika hak-haknya tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pelaku usaha telekomunikasi, yakni dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, menyelesaian sengketa konsumen melalui LPKSM, menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, menyelesaikan sengketa konsumen melalui Pengadilan yang terdapat 2(dua) alternatif yaitu class action dan legal standing. Dalam hal meningkatkan upaya perlindungan terhadap konasumen diperlukan pula adanya pemahaman dari diri masyarakat serta peran pemerintah untuk memberikan penyuluhan atau sosalisasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan pentingnya memperjuangkan hak-haknya dalam hal pemakaian barang dan/atau jasa. Perlu adanya peninjauan ulang mengenai isi Pasal 19 ayat (3) UUPK, Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Keberadaan isi pasal ini dapat berpengaruh dalam hal pengajuan pertanggungjawaban pelaku usaha karena jangka waktu yang diberikan relatif cepat. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, hal ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data. Dengan adanya Undang-Undang khusus ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal untuk melindungi pengolahan data sampai dengan penggunaan lebih lanjut mengenai data tersebut serta mengenai pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang telah merugikan konsumen.