Format Politik Orde Baru dan Kebijakan Fusi Partai Politik Tahun 1973

Abstract

Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta tertanggal 3 November 1945, memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik. Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan menyalurkan aspirasi rakyat secara teratur. Pada pemilihan umum tahun 1955, jumlah partai poltik di Indonesia mencapai 29 partai dan ditambah dari perorangan atau independen. Namun dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa konflik ideologi yang dibawa masing-masing partai politik merupakan salah satu faktor penyebab Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang baru. Berdasarkan hal tersebut, pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyederhanaan sistem kepartaian dengan Penpres No. 7 tahun 1959 dan Perpres No. 13 tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik. Tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai politik yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Keadaan berlanjut sampai Presiden Soekarno meletakkan jabatannya yang kemudian digantikan oleh Soeharto dan dikenal dengan masa Orde Baru. Orde Baru lahir sebagai koreksi total dari pemerintahan sebelumnya dimana keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan kehancuran dalam bidang ekonomi. Selanjutnya pemerintah Orde Baru menciptakan sebuah format politik dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional, baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hal inilah penulis ingin mengkaji permasalahan (1) format politik Orde Baru, (2) pengendalian kehidupan politik nasional, (3) dampak Fusi terhadap dinamika partai politik setelah pemilu 1977. Tujuannya adalah (1) mendeskripsikan format politik Orde Baru, (2) menganalisis pengendalian kehidupan politik nasional, (3) menganalisis dampak Fusi terhadap kehidupan partai politik setelah pemilu 1977.Penelitian ini menggunakan pendekatan pembuatan kebijakan yang diambil dari Harold D. Lasswell dan Richard C. Snyder. Sedangkan teorinya adalah teori elit yang di ambil dari pendapat Pareto dan Roberto Michels. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa format politik Orde Baru dibuat untuk menciptakan stabilitas nasional. Namun pada kenyataanya semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan. Posisi dominan ABRI dan DPR tidak lebih sebagai alat perpanjangan tangan penguasa dan alat legitimasi kebijakan. Sementara itu pengendalian kehidupan politik yang salah satunya melalui Fusi justru menimbulkan dampak baru yaitu konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya UU. RI. No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dimana partai politik tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru membentuk format politik yang pada awalnya sebagai koreksi total terhadap pemerintahan sebelumnya. Namun dalam perkembangannya justru format politik tersebut merupakan langkah awal pemerintahan Suharto untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satunya melalui fusi terhadap partai politik yang menimbulkan konflik baru diantara unsur yang ada dalam partai. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bahwa proses demokrasi harus berjalan sesuai dengan aturan dimana pemerintah dituntut untuk bersikap netral tanpa memihak kepetingan salah satu golongan. Sedangkan untuk partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsi dan menghindari terjadinya konflik.