Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Abstract

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya kasus anak menjadi korban kekerasan. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (2) telah ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa dalam hal ini, anak sangat dilindungi di negeri ini dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap anak, salah satunya wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak baik melalui upaya preventif maupun represif. Di dalam Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2PA) merupakan pelaksana perlindungan anak di Kabupaten Demak.